Operasi Keamanan di Puncak Diduga Picu Pembakaran Rumah dan Pengungsian Warga

PUNCAK, TOMEI.ID | Dugaan dampak operasi keamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mencuat setelah Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melaporkan adanya pembakaran rumah warga sipil serta pengungsian masyarakat di Distrik Omukia pada Kamis (23/4/2026).

Dalam siaran pers yang diterima media, disebutkan bahwa operasi tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIT hingga dini hari di wilayah Ondugura, ibu kota Distrik Omukia, dengan situasi yang dilaporkan terus berlangsung sepanjang hari.

Laporan tersebut menguraikan bahwa sekitar pukul 17.30 WIT terjadi dugaan pembakaran rumah-rumah milik warga sipil, disertai suara tembakan di area permukiman yang terdengar hingga malam hari dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Selain itu, warga dari sedikitnya lima kampung di Distrik Omukia dilaporkan belum diketahui keberadaannya, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman akibat meningkatnya eskalasi situasi keamanan.

Kampung Pinapa bersama empat kampung lainnya dilaporkan berada dalam kondisi ketakutan dan ketidakpastian, dengan aktivitas masyarakat terganggu serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa, khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam pernyataannya mengimbau agar operasi keamanan di wilayah permukiman sipil segera dihentikan, dengan pertimbangan potensi risiko kemanusiaan yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat.

Dalam pernyataan tersebut, pihak TPNPB juga meminta perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk bertanggung jawab atas dampak kemanusiaan yang dilaporkan terjadi selama periode 12 hingga 23 April 2026 di Kabupaten Puncak.

Siaran pers tersebut disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, serta mencantumkan sejumlah pejabat dalam struktur organisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isi pernyataan tersebut.

Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait laporan tersebut. Seluruh informasi yang disajikan masih mengacu pada keterangan resmi Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Perkembangan situasi di Kabupaten Puncak terus menjadi perhatian, mengingat pentingnya penanganan yang mengedepankan aspek keamanan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam setiap pelaksanaan operasi di lapangan. [*].