NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II sepenuhnya diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui tiga pilar utama, yakni afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Ukkas, saat membuka Sosialisasi Otsus bagi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Nabire, Senin (6/7/2026).
Ukkas mengatakan pelaksanaan Otsus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan PP Nomor 107 yang menitikberatkan percepatan program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Kebijakan itu diwujudkan melalui afirmasi di bidang politik, alokasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sebesar 60–80 persen bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi melalui penunjukan langsung proyek bernilai di bawah Rp1 miliar kepada pengusaha lokal OAP.
Di bidang pendidikan, Pemprov Papua Tengah menjamin layanan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dengan menyediakan kebutuhan makan siswa untuk mendukung proses belajar.
Pada sektor administrasi kependudukan, Papua Tengah menjadi provinsi dengan capaian validasi data OAP tercepat di Tanah Papua. Sebanyak 71,88 persen atau lebih dari 995.000 data OAP telah tervalidasi melalui sistem SIAP Plus.
Ukkas juga meminta anggota MRP aktif menyosialisasikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2016 sebagai dasar hukum penetapan definisi Orang Asli Papua kepada masyarakat.
“Kami terus memastikan bahwa seluruh program dan dana Otsus diprioritaskan sepenuhnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Orang Asli Papua,” tegas Ukkas.
