NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya menyampaikan Pernyataan Sikap resmi sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan Papua yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkepribadian Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan semangat nasionalisme tinggi dan diawali dengan pekik “Merdeka! Merdeka! Merdeka!”. Dalam dokumen tersebut, DPD PDI Perjuangan dari tiga provinsi di Tanah Papua menegaskan kembali pandangan ideologis Bung Karno bahwa Papua merupakan jantung Republik Indonesia dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk menegakkan Trisakti berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua harus menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan rasa takut atau keterasingan. Semangat gotong royong dan Marhaenisme menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Partai menekankan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dijalankan tanpa distorsi kepentingan, tanpa tumpang tindih kelembagaan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pernyataan tersebut, PDI Perjuangan meminta pemerintah pusat menegaskan peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.
Selain itu, pemerintah diharapkan menjamin agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Otsus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dengan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran. Dana Otsus, ditegaskan, merupakan amanah rakyat Papua yang harus digunakan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar satu juta anak Papua terancam tidak bersekolah pada tahun 2030 apabila tidak dilakukan langkah luar biasa.
Sebagai upaya strategis, partai mengusulkan transformasi 3.771 Sekolah Dasar di Papua menjadi Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dengan estimasi pembiayaan sekitar Rp9,4 triliun per tahun selama 10 tahun. Anggaran tersebut setara dengan 10 persen dari penerimaan negara yang bersumber dari Freeport pada tahun 2024.
“Jika emas di tanah Papua menghidupi dunia, maka emas paling berharga bangsa ini adalah anak-anak Papua,” demikian bunyi salah satu pesan moral dalam dokumen tersebut.
Dalam agenda pembangunan ekonomi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa kekayaan alam Papua harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Empat bidang prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang manusiawi, penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti energi, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi.
Partai juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari agenda moral dan kemanusiaan untuk mencapai keadilan dan kedamaian di Tanah Papua.
Dengan hutan seluas sekitar 42 juta hektare, Papua disebut sebagai paru-paru Nusantara. Dalam pernyataannya, PDI Perjuangan mendorong pemerintah memperjuangkan hak Papua atas dana lingkungan internasional, serta memastikan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui program pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkepribadian Indonesia.
Menutup pernyataan sikapnya, DPD PDI Perjuangan Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian dan kebijakan yang efektif, nyata, dan berkelanjutan bagi kemajuan Papua tanpa diskriminasi.
“Kemajuan Papua adalah ukuran keberhasilan negara dalam melaksanakan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” demikian penegasan akhir dalam pernyataan tersebut.
PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan rakyat dalam menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan seluruh kebijakan pembangunan berpihak kepada masyarakat.
“Kami berdiri tegak untuk Papua, karena tanah ini adalah sumber kehidupan dan jati diri bangsa di ujung timur; dan kami berdiri tegak untuk Indonesia, karena kesetiaan kami tak terpisahkan dari merah putih yang kami junjung bersama. Dalam semangat persatuan dan keadilan, kami menegaskan bahwa perjuangan untuk Papua adalah perjuangan menjaga keutuhan dan martabat Indonesia,” pungkasnya. [*].
