NABIRE, TOMEI.ID | Pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Nabire secara terbuka menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, serta mendesak pemerintah memprioritaskan kebutuhan pendidikan gratis bagi pelajar Papua.
Mereka meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan mendasar pendidikan Papua, terutama kebutuhan sekolah gratis dan fasilitas belajar yang layak, merata, aman, memadai, serta mampu menjawab kebutuhan generasi muda di daerah.
Para pelajar menyebut MBG sebagai “program mati gratis” dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperjuangkan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Bagi mereka, kebijakan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang dirasakan langsung pelajar di daerah.
Penolakan tersebut disampaikan SPWP Nabire dalam aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, kawasan eks Bandara Lama Nabire, Selasa (15/9/2026).
Dalam aksi itu, para pelajar meminta Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Mereka juga mendesak agar kebijakan penganggaran pemerintah tidak mengesampingkan kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, fasilitas belajar, serta akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
“Hari ini kami datang disini untuk menuntut dinas pendidikan mendesak pemerintah pusat berikan sekolah gratis karena MBG adalah program mati gratis bukan pendidikan gratis,” sebutnya.
Menurut SPWP Nabire, persoalan utama yang dihadapi pelajar Papua bukan hanya pemenuhan makanan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan dan fasilitas belajar yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kami anak-anak Papua tidak butuh makan gratis tetapi pendidikan gratis. Kami minta pendidikan gratis. Soal makan gratis, alam Papua ini menyediakan makanan dan kami tidak butuh MBG,” tegas perwakilan aksi massa di hadapan Kepala Dinas Pendidikan.
Selain mempersoalkan prioritas kebijakan, para pelajar turut menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Kekhawatiran tersebut mereka kaitkan dengan kasus keracunan makanan yang mereka klaim terjadi di sejumlah daerah.
“Di Jawa sampai di Papua kami tolak MBG karena banyak yang keracunan. Di Jayapura, setelah anak-anak sekolah makan makanan gratis, banyak anak-anak yang keracunan. Kami di Nabire juga tidak mau seperti ini. Makanya kami tolak dan minta pendidikan gratis,” jelasnya.
Atas kekhawatiran itu, SPWP Nabire meminta pemerintah memastikan keselamatan pelajar apabila program MBG tetap dilaksanakan di Papua. Mereka juga mempertanyakan mekanisme tanggung jawab pemerintah apabila terjadi persoalan kesehatan akibat makanan yang diterima pelajar.
“Kalau anak-anak Papua keracunan MBG, dinas pendidikan mau tanggungjawab? Kalau tidak mau pemerintah juga harus tolak MBG,” tambahnya.
SPWP Nabire menilai kebutuhan makan pelajar selama ini masih dapat dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, mereka mendorong pemerintah memperkuat sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Kehidupan orang Papua yang membawa damai sejahtera adalah pendidikan gratis bukan MBG. Orangtua kami kasih uang jajan untuk beli makan, kami tidak butuh MBG dari Jakarta,” katanya.
Tuntutan pelajar kemudian diperluas pada kebutuhan fasilitas pendidikan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya berbicara mengenai akses sekolah, tetapi juga memastikan lingkungan belajar memiliki sarana yang menunjang proses pendidikan secara berkelanjutan.
“Kami minta pemerintah menyediakan perpustakaan atau asrama buat kami. Atau digantikan dengan fasilitas sekolah yang layak bagi kami bukan dengan MBG. Seharusnya pemerintah bangun perpustakaan gratis di setiap sekolah atau kampus bukan dengan MBG,” minta mereka.
Bagi SPWP Nabire, keberatan terhadap MBG tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap kebutuhan gizi pelajar. Mereka menempatkan tuntutan tersebut dalam konteks prioritas pembangunan pendidikan, khususnya pemenuhan sekolah gratis dan fasilitas belajar yang dinilai lebih mendesak.
Aksi tersebut sekaligus menjadi desakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar aspirasi pelajar tidak berhenti di tingkat daerah. SPWP meminta pemerintah daerah membawa tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan program bagi pelajar Papua.
Dengan pengawalan aparat gabungan, para pelajar menyampaikan tuntutan secara terbuka di hadapan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Aspirasi itu menjadi bagian dari desakan agar pemerintah memperkuat pendidikan gratis, menyediakan fasilitas sekolah yang layak, serta memastikan setiap kebijakan yang menyasar pelajar benar-benar menjawab kebutuhan mereka. [*].
