Berita

Pemadaman Listrik Meluas, KNPI Deiyai Minta Pemda Intervensi PLN

DEIYAI, TOMEI.ID | Krisis listrik kembali melanda wilayah Meepago, pasca longsor di KM 139 Jalan Poros Nabire–Puncak yang memutus akses distribusi dan pasokan energi bagi warga di tiga kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, dan Paniai, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, harga kebutuhan pokok melonjak, serta pelayanan publik ikut terganggu secara luas.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Deiyai, Melison Dogopia, menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melakukan intervensi terhadap PLN yang dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Meepago.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan bahan bakar solar untuk operasional PLN di tingkat lokal, sementara pasokan dari Nabire sudah beberapa kali dikirim tetapi listrik tetap hanya menyala beberapa jam saja,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Senin (27/10/2025) siang.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang bergantung pada energi listrik untuk menjalankan sistem administrasi serta fasilitas umum.

Dogopia menilai, lemahnya pengawasan internal dan dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu di tubuh PLN memperparah situasi di lapangan, di mana krisis energi justru dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan tanggung jawab publik. PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya bekerja profesional dan jujur dalam melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mendesak para bupati dari tiga kabupaten terdampak untuk segera duduk bersama pihak PLN dan aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi yang transparan dan akuntabel, agar pasokan energi kembali stabil dan masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Tiga kabupaten ini sangat bergantung pada listrik, mulai dari aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Pemerintah daerah tidak bisa diam melihat situasi seperti ini,” imbuhnya.

KNPI Deiyai menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil, pihaknya bersama elemen masyarakat akan mempertimbangkan aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan PLN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis listrik yang sudah berlarut-larut ini. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Papua Tengah Targetkan 500 Guru Mapega 3T: 276 Dievaluasi Ulang, Sisanya Rekrutmen Baru

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pemenuhan…

9 jam ago

Musrenbang Otsus Dogiyai 2026 Dipacu Jadi Instrumen Kunci Percepatan Pembangunan OAP

DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Dogiyai menegaskan posisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus Tahun…

9 jam ago

Musrenbang Otsus Dogiyai 2026 Diperkuat sebagai Instrumen Strategis Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan OAP

DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Dogiyai menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus Tahun 2026…

9 jam ago

Papua Tengah Perkuat Fondasi Pesparawi Nasional, LPPD Didorong Jadi Motor Pembinaan dan Identitas Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat peran Lembaga Pengembangan Pesparawi…

9 jam ago

Papua Tengah Genjot Kemandirian Fiskal, Roadmap PAD Berbasis Potensi Daerah Resmi Didorong

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mempertegas arah kebijakan penguatan kemandirian fiskal melalui…

10 jam ago

Negara Bertindak Tegas: Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Media Sosial, Platform Wajib Patuh

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah…

10 jam ago