Berita

Pemadaman Listrik Meluas, KNPI Deiyai Minta Pemda Intervensi PLN

DEIYAI, TOMEI.ID | Krisis listrik kembali melanda wilayah Meepago, pasca longsor di KM 139 Jalan Poros Nabire–Puncak yang memutus akses distribusi dan pasokan energi bagi warga di tiga kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, dan Paniai, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, harga kebutuhan pokok melonjak, serta pelayanan publik ikut terganggu secara luas.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Deiyai, Melison Dogopia, menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melakukan intervensi terhadap PLN yang dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Meepago.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan bahan bakar solar untuk operasional PLN di tingkat lokal, sementara pasokan dari Nabire sudah beberapa kali dikirim tetapi listrik tetap hanya menyala beberapa jam saja,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Senin (27/10/2025) siang.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang bergantung pada energi listrik untuk menjalankan sistem administrasi serta fasilitas umum.

Dogopia menilai, lemahnya pengawasan internal dan dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu di tubuh PLN memperparah situasi di lapangan, di mana krisis energi justru dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan tanggung jawab publik. PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya bekerja profesional dan jujur dalam melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mendesak para bupati dari tiga kabupaten terdampak untuk segera duduk bersama pihak PLN dan aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi yang transparan dan akuntabel, agar pasokan energi kembali stabil dan masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Tiga kabupaten ini sangat bergantung pada listrik, mulai dari aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Pemerintah daerah tidak bisa diam melihat situasi seperti ini,” imbuhnya.

KNPI Deiyai menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil, pihaknya bersama elemen masyarakat akan mempertimbangkan aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan PLN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis listrik yang sudah berlarut-larut ini. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemprov Papua Pegunungan Rombak Pendidikan, Sekolah Asrama dan Beasiswa Diperketat

WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyiapkan perubahan besar dalam sistem pendidikan, mulai…

24 menit ago

Otsus Jilid II Jadi Instrumen Percepatan, Pemprov Papua Tengah Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat kapasitas aparatur untuk memastikan pelaksanaan Otonomi…

57 menit ago

Dinkes Papua Tengah Tegaskan Pelayanan Kesehatan Adalah Hak Dasar, Bukan Sekadar Program

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan memperkuat kapasitas aparatur negara…

1 jam ago

Wagub Papua Tengah Sidak OPD, Absensi ASN Januari–Agustus Diperiksa

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, melakukan inspeksi ke sejumlah Organisasi Perangkat…

2 jam ago

Pemuda Adat Moi Bubarkan Pertemuan Pemda Sorong dan PT Papua Agri Mandiri

SORONG, TOMEI.ID | Pemuda Adat Moi membubarkan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong bersama PT Papua…

1 hari ago

Hari Masyarakat Adat Sedunia, KOMASDELING PAPSEL Desak Penghentian Perampasan Tanah dan Pendekatan Militer di Papua

MERAUKE, TOMEI.ID | Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan sejumlah…

1 hari ago