Berita

Pemadaman Listrik Meluas, KNPI Deiyai Minta Pemda Intervensi PLN

DEIYAI, TOMEI.ID | Krisis listrik kembali melanda wilayah Meepago, pasca longsor di KM 139 Jalan Poros Nabire–Puncak yang memutus akses distribusi dan pasokan energi bagi warga di tiga kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, dan Paniai, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, harga kebutuhan pokok melonjak, serta pelayanan publik ikut terganggu secara luas.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Deiyai, Melison Dogopia, menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melakukan intervensi terhadap PLN yang dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Meepago.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan bahan bakar solar untuk operasional PLN di tingkat lokal, sementara pasokan dari Nabire sudah beberapa kali dikirim tetapi listrik tetap hanya menyala beberapa jam saja,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Senin (27/10/2025) siang.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang bergantung pada energi listrik untuk menjalankan sistem administrasi serta fasilitas umum.

Dogopia menilai, lemahnya pengawasan internal dan dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu di tubuh PLN memperparah situasi di lapangan, di mana krisis energi justru dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan tanggung jawab publik. PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya bekerja profesional dan jujur dalam melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mendesak para bupati dari tiga kabupaten terdampak untuk segera duduk bersama pihak PLN dan aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi yang transparan dan akuntabel, agar pasokan energi kembali stabil dan masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Tiga kabupaten ini sangat bergantung pada listrik, mulai dari aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Pemerintah daerah tidak bisa diam melihat situasi seperti ini,” imbuhnya.

KNPI Deiyai menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil, pihaknya bersama elemen masyarakat akan mempertimbangkan aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan PLN dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis listrik yang sudah berlarut-larut ini. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemuda Adat Moi Bubarkan Pertemuan Pemda Sorong dan PT Papua Agri Mandiri

SORONG, TOMEI.ID | Pemuda Adat Moi membubarkan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong bersama PT Papua…

22 jam ago

Hari Masyarakat Adat Sedunia, KOMASDELING PAPSEL Desak Penghentian Perampasan Tanah dan Pendekatan Militer di Papua

MERAUKE, TOMEI.ID | Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan sejumlah…

23 jam ago

HMPJ Jayapura Desak Perlindungan Hak Adat, Tolak Eksploitasi SDA dan Penggusuran Tanah Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap…

1 hari ago

Kopi Jadi Andalan Ekonomi, Pemprov Papua Tengah Pacu Pengembangan dari Hulu hingga Hilir

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi, sebagai salah…

1 hari ago

Tanah Adat Simapitowa Dipersoalkan, 11 Tuntutan Dibawa ke DPR Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan di Nabire, ratusan masyarakat dari Siriwo, Mapia,…

2 hari ago

BREAKING NEWS: SIMAPITOWA Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Tolak Eksploitasi Gunung Weiland

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Peduli Alam dan Manusia yang tergabung dalam Siwiwo, Mapia, Pigaiye, Piyaiye,…

2 hari ago