NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan tiga Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemanfaatan tailing guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Kesepakatan yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (17/6), menjadi langkah penting untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat agar berbagai program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat terintegrasi dan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Mimika, PTFI dan YPMAK selama ini telah berjalan baik dan perlu diperkuat melalui kerja sama yang lebih terstruktur.
“Hubungan kerja antara Pemkab Mimika, PTFI, YPMAK sudah sangat baik dan perlu dilanjutkan. MoU ini untuk meningkatkan sinergi yang lebih kuat antara tiga pihak ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika khususnya Amungme, Kamoro, dan suku kerabat lainnya, serta yang bukan orang asli Papua yang ada di Mimika,” kata Tony.
Tony mengungkapkan kontribusi ekonomi PTFI kepada Kabupaten Mimika sepanjang 2019–2024 mencapai sekitar Rp22 triliun. Pada 2025, kontribusi perusahaan kepada daerah melalui PNBP, royalti, dan pajak mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Sementara pada 2026, PTFI telah menyalurkan sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan sehingga total kontribusi kepada Kabupaten Mimika mencapai sekitar Rp6 triliun.
Selain kontribusi fiskal, PTFI juga menjalankan berbagai program investasi sosial bernilai sekitar 100 juta dolar AS setiap tahun yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.
“Keberadaan Freeport Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat. Semoga manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, pada Provinsi Papua Tengah, dan juga kepada bangsa negara Indonesia ini bisa terus berlanjut. Tidak hanya sampai 2041, tapi sampai dengan usia tambang,” ujar Tony.
Tiga kesepakatan yang ditandatangani meliputi kerja sama pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur antara Pemkab Mimika dan PTFI, kerja sama pemanfaatan tailing, serta kerja sama pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur antara Pemkab Mimika dan YPMAK. Kesepakatan tersebut akan menjadi payung hukum bagi penyusunan berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis pada tingkat organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Bupati Mimika Johannes Rettob menilai kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengakhiri pola pembangunan yang berjalan secara parsial dan tumpang tindih.
“Selama ini banyak program berjalan sendiri-sendiri. Melalui kerja sama ini, kita ingin membangun satu konsep bersama agar pembangunan di Mimika semakin terintegrasi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Johannes.
Menurutnya, berbagai kontribusi yang selama ini diberikan PTFI telah membantu pembangunan daerah, mulai dari sektor kesehatan, penyediaan fasilitas rumah sakit, hingga pembangunan sarana air bersih yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini akan mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan memperluas dampaknya.
“YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan PTFI sudah menjalankan berbagai program. Ini langkah yang penting sekali. Program-program yang sudah dijalankan YPMAK selama ini perlu kolaborasi yang insentif lagi sehingga apa yang sudah dilakukan akan lebih cepat pergerakannya dan dampaknya akan lebih besar bagi masyarakat,” kata Leonardus.
Selain pengembangan masyarakat, Pemkab Mimika dan PTFI juga memperpanjang kerja sama pemanfaatan tailing yang telah berlangsung sejak 2006. Material tersebut selama ini dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas olahraga, bandara, serta berbagai infrastruktur publik lainnya.
Dengan diperpanjangnya kerja sama tersebut, pemanfaatan tailing diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. [*].
