Pemprov Papua Dukung Ondoafi dan Kepala Suku Bangun Papua dalam Bingkai NKRI

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua mendukung sinergi para ondoafi dan kepala suku dalam membangun Tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna memperkuat persatuan, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan masyarakat adat.

Dukungan tersebut mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi Ondoafi dan Kepala Suku se-Provinsi Papua bertema “Menjaga Rumah Besar Papua: Penguatan Peran Ondoafi dan Kepala Suku dalam Bingkai NKRI”, yang digelar di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Abepura, Kota Jayapura, Jumat (13/2/2026).

Baca juga: Pemprov Papua Terima Kunker Dubes Kanada, Perkuat Kerja Sama Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan ini dihadiri para ondoafi, ondofolo, kepala suku, dan tokoh adat dari wilayah Tabi, Mamberamo, dan Saireri. Hadir pula unsur Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta unsur kepemudaan Barisan Merah Putih.

Asisten I Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo mewakili Gubernur Papua. Turut hadir Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, perwakilan BPKP, Kepala BPM Provinsi Papua Dr. Roy Wayoi, Kepala Kesbangpol Papua Musa Isir, serta pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota.

baca juga: Wagub Papua Ajak Keluarga Serui Laut Jaga Warisan Persaudaraan dan Dukung Pembangunan

Dalam sambutannya, Yohanes Walilo menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak dapat hadir lantaran menjalankan tugas di luar daerah yang telah dijadwalkan sebelumnya dalam agenda pemerintahan penting.

“Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Saya diperintahkan untuk menyampaikan sambutan tertulis beliau sebagai bentuk penghormatan dan perhatian terhadap kegiatan ini,” ujar Yohanes Walilo.

Yohanes Walilo menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang dialog untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun Papua. Menurut Yohanes Walilo, peran ondoafi dan kepala suku sangat strategis dalam menjaga nilai budaya, persatuan, dan kedamaian di tengah masyarakat.

“Tanpa peran aktif para tokoh adat, pembangunan tidak akan berjalan baik. Papua memiliki kekayaan alam dan budaya, namun juga menghadapi tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan stabilitas sosial,” kata Yohanes Walilo.

Yohanes Walilo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat diperlukan agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga tingkat kampung serta menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

“Suara para tokoh adat sangat penting sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah serta memperkuat komunikasi demi terciptanya kebijakan yang adil,” lanjut Yohanes Walilo.

Pemerintah Provinsi Papua juga menegaskan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua melalui pendidikan, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat guna menciptakan kemandirian dan daya saing generasi muda.

“Kita ingin anak-anak Papua menjadi tuan di negerinya sendiri dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global dengan percaya diri,” ucap Yohanes Walilo.

Yohanes Walilo menekankan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan pengawasan seluruh elemen masyarakat, termasuk ondoafi dan kepala suku agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara adil dan merata.

Di akhir sambutan, Yohanes Walilo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Tanah Papua demi terciptanya stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan situasi aman dan damai, pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas,” teganya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap kegiatan ini menjadi awal komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan para pemangku adat guna mewujudkan Papua yang maju, damai, dan sejahtera dalam bingkai NKRI. [*].