Pemprov Papua Percepat Verifikasi 2.500 Rumah Bantuan Pusat, OAP Jadi Prioritas Utama

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pendataan dan verifikasi calon penerima program perumahan dari pemerintah pusat yang menyasar 2.500 unit rumah di seluruh wilayah Papua.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses hunian layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat penanganan kebutuhan dasar perumahan di daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, mengatakan saat ini proses masih berada pada tahapan verifikasi data warga calon penerima bantuan.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi menerapkan pola jemput bola dengan menurunkan petugas langsung ke kampung-kampung guna memastikan data penerima akurat, valid, dan tepat sasaran.

“Pendataan masih berjalan karena kami harus jemput bola ke kampung-kampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program perumahan dari pemerintah pusat tersebut terdiri atas dua skema utama, yakni pembangunan rumah khusus berupa unit baru serta bantuan stimulan dalam bentuk material bangunan.

Bantuan material yang disiapkan meliputi seng, kayu, paku, dan kebutuhan dasar lainnya untuk mendukung pembangunan rumah masyarakat secara mandiri dan bertahap.

“Dari total 2.500 unit rumah yang disiapkan, sebagian besar berada di Kota Jayapura. Namun target realisasi pembangunan secara keseluruhan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” katanya.

Natirmalus menegaskan, program perumahan tersebut diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai bentuk afirmasi kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat adat.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang bagi warga non-OAP untuk terdata sebagai penerima sesuai ketentuan, kriteria, dan kebijakan resmi yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh proses pendataan dapat berjalan cepat, transparan, dan akuntabel agar program perumahan segera direalisasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. [*].