JAYAPURA, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, bersama UNICEF Indonesia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, memperkuat strategi komunikasi imunisasi di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG) melalui pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berbasis pada budaya lokal dan kondisi masyarakat setempat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE yang berlangsung pada 1–2 September 2026 di Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat, terutama mengenai pentingnya imunisasi dan pencegahan polio di wilayah yang memiliki mobilitas penduduk lintas batas.
Workshop tersebut diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader Posyandu, akademisi Universitas Cenderawasih dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Dinas Komunikasi dan Informatika, Tim Imunisasi Papua Juara, hingga perwakilan influencer media sosial.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk membangun strategi komunikasi yang tidak hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial, saluran informasi masyarakat, media digital, serta pendekatan budaya yang lebih dekat dengan kehidupan keluarga di wilayah sasaran.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 yang dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Survei itu menjadi salah satu dasar untuk memetakan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai polio, imunisasi, jadwal pelayanan, serta pemahaman keluarga terhadap pentingnya melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
Hasil survei menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai polio dan imunisasi. Dari 164 responden, hanya 20 orang atau sekitar 12 persen yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan imunisasi tidak semata-mata berkaitan dengan tersedianya vaksin, tetapi juga menyangkut sejauh mana informasi mengenai layanan dan manfaat imunisasi benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.
Selain itu, lebih dari separuh responden masih beranggapan bahwa polio sudah tidak ada di Indonesia. Persepsi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat, karena ketika suatu penyakit dianggap sudah tidak ada, perhatian keluarga terhadap imunisasi sebagai bentuk pencegahan juga berpotensi menurun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pada 2024 kasus polio kembali ditemukan di Papua dan berkaitan dengan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). Situasi itu menunjukkan pentingnya mempertahankan kewaspadaan, memperkuat imunisasi rutin, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai risiko polio dan manfaat imunisasi.
Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office, Iswahyudi, mengatakan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin dan layanan kesehatan, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi perlindungan anak.
“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan,” ujar Iswahyudi dalam sambutan pembukaan workshop.
Menurutnya, risiko polio di wilayah perbatasan merupakan persoalan yang perlu diantisipasi melalui komunikasi kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Mobilitas masyarakat antara Indonesia dan Papua Nugini menjadi salah satu faktor yang membuat penyampaian informasi kesehatan di kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual.
Pada triwulan keempat 2025, Papua Nugini melaporkan kasus polio, sementara mobilitas warga yang melintasi wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini berlangsung melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat komunikasi kesehatan agar masyarakat memahami risiko, mengenali informasi yang benar, dan mengetahui layanan imunisasi yang tersedia.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan perilaku tanpa mengabaikan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat,” tambahnya.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni, mengatakan hasil survei menunjukkan tantangan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan vaksin, tetapi juga akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan yang memadai.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elinus.
Menurut Elinus, informasi imunisasi harus disampaikan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pesan kesehatan juga perlu hadir melalui berbagai saluran yang selama ini digunakan masyarakat sehingga informasi tidak berhenti di ruang pelayanan kesehatan, tetapi dapat diterima keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat penyampaian informasi imunisasi dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan komunikasi yang tersedia.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan untuk memperluas jangkauan pesan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan keluarga memperoleh informasi yang tepat ketika menentukan keputusan terkait imunisasi anak.
Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan, akademisi, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemanfaatan media sosial diharapkan dapat membuat komunikasi imunisasi lebih luas dan tidak terpaku pada satu saluran informasi.
Melalui workshop tersebut, peserta kemudian merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan SCK, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, pemilihan saluran komunikasi, pengembangan desain media, hingga penyusunan rencana implementasi di lapangan.
Sedikitnya enam jenis media KIE dihasilkan dalam proses tersebut, yakni poster mengenai penyakit polio dan pentingnya imunisasi, media skrining kesehatan dan status imunisasi di pos lintas batas, video testimoni orang tua atau pengasuh yang rutin membawa anak ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi, serta video dukungan dari influencer, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Selain itu, disiapkan pesan suara untuk pengumuman jadwal sekaligus ajakan imunisasi melalui pengeras suara. Peserta juga mengembangkan media visual mengenai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Media KIE tersebut juga dilengkapi kartu ajakan imunisasi antarorang tua untuk mendukung komunikasi interpersonal saat pelayanan di Posyandu. Kartu tersebut diharapkan menjadi sarana sederhana bagi orang tua untuk saling mengingatkan dan mendorong keluarga agar tidak melewatkan jadwal imunisasi anak.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim kecil yang melibatkan Dinas Kesehatan, UNICEF, dan pemangku kepentingan terkait untuk memfinalisasi desain media yang telah dikembangkan. Tahapan tersebut diperlukan agar materi yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sesuai dengan pesan kesehatan, karakteristik sasaran, serta kebutuhan komunikasi di lapangan.
Media tersebut selanjutnya akan diujicobakan bersama masyarakat sebelum diproduksi dan digunakan secara lebih luas. Uji coba dilakukan untuk melihat sejauh mana pesan, bahasa, visual, serta bentuk media dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi.
Media KIE ditargetkan mulai digunakan dan didistribusikan pada minggu keempat September 2026. Materi tersebut juga akan dimanfaatkan dalam pelatihan Komunikasi Antarpribadi (KAP) bagi kader Posyandu guna memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan informasi, membangun komunikasi dengan keluarga, serta menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait imunisasi.
Dinas Kesehatan dan UNICEF juga akan mengembangkan mekanisme pemantauan pemanfaatan media melalui social listening. Informasi mengenai pertanyaan, kekhawatiran, dan percakapan masyarakat mengenai imunisasi akan dikumpulkan sebagai bahan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi sekaligus memperbaiki strategi penyampaian pesan di lapangan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura akan mendukung penyebarluasan materi melalui media sosial, videotron, serta jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di lima distrik. Dukungan tersebut diharapkan memperluas jangkauan informasi sehingga pesan imunisasi dapat menjangkau masyarakat melalui saluran komunikasi yang sudah dikenal dan digunakan sehari-hari.
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan mengintegrasikan materi KIE dalam kegiatan rutin pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita. BKKBN juga akan mendukung penyebarluasan informasi melalui kanal komunikasi yang dimiliki serta kegiatan webinar terkait imunisasi.
Sementara itu, Badan Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat penyebaran informasi kesehatan di pintu masuk dan keluar wilayah perbatasan, termasuk melalui penguatan kegiatan skrining dan pencatatan status imunisasi anak.
BKK juga akan mendukung pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan terhadap potensi risiko kesehatan di wilayah perbatasan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pemantauan dan respons apabila ditemukan indikasi yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF dan para pemangku kepentingan mendorong agar semakin banyak keluarga memperoleh informasi imunisasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami. Pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pesan kesehatan, pemahaman keluarga, dan pemanfaatan layanan imunisasi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Papua menghadapi risiko polio di wilayah perbatasan. Dengan strategi komunikasi yang lebih terarah, informasi imunisasi diharapkan tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga mampu mendorong kesadaran dan tindakan keluarga untuk melengkapi imunisasi anak. [*].
