Pemprov Papua Tengah bentuk tim khusus tangani konflik Kapiraya

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah cepat dan terukur untuk meredam eskalasi konflik sosial yang terjadi di wilayah Kapiraya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat untuk membentuk tim khusus penanganan konflik. Tim tersebut dijadwalkan turun lapangan pada Jumat, 28 November 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, menyatakan bahwa ketegangan antarwarga yang melibatkan masyarakat dari Timika dan Deiyai telah menimbulkan keresahan luas di Kapiraya.

“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat baik dari Deiyai maupun Timika yang berada di Kapiraya. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut,” tegasnya.

Albertus mengajak seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan yang dapat memperbesar konflik.

“Kita telah memasuki bulan Desember, bulan damai dan Natal. Sesuai instruksi Gubernur, pemerintah akan turun melakukan dialog dan negosiasi rekonsiliatif,” ujarnya.

Konfirmasi serupa disampaikan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, yang menegaskan bahwa konflik tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan.

“Ini bukan hanya konflik sosial, tetapi juga persoalan tapal batas antara Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Karena itu harus segera dihentikan,” ucapnya.

Tim penanganan konflik akan melibatkan unsur Pemprov, pemerintah kabupaten terdampak, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan sebagai upaya mencari solusi berkeadilan dan diterima seluruh pihak.

Pertemuan resmi tim dijadwalkan 2 Desember 2025 sebagai langkah awal sebelum bergerak langsung ke Mimika dan wilayah konflik. Pemerintah menyerukan penghentian kekerasan dan aksi anarkis demi Papua Tengah yang aman.

“Hentikan kekerasan, hentikan aksi balasan, hentikan konflik antarsuku dan antarwarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal,” tutup pernyataan pemerintah. [*].