Pemprov Papua Tengah dan Masyarakat Adat Teguhkan Sinergi Pembangunan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Yohanes Youw, secara resmi membuka Sarasehan DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Kegiatan yang digelar di LPP RRI Nabire pada Kamis (13/11/2025) mengusung tema “Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Rangka Membangun Papua Tengah Menuju Indonesia Maju.” Tema ini menjadi pijakan strategis untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam mempercepat pembangunan Papua Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Yohanes Youw menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPD Barisan Merah Putih Papua Tengah atas inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan yang menjadi wadah dialog konstruktif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sahabat Merah Putih.

Menurutnya, tema yang diangkat sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi besar Papua Tengah yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam setiap tahapan pembangunan.

“Papua Tengah adalah provinsi baru yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan penjaga kearifan lokal dan pilar utama pembangunan sosial budaya di tanah ini. Karena itu, kebersamaan menjadi kunci keberhasilan masa depan,” ujar Yohanes Youw.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pemahaman bersama terhadap setiap kebijakan pembangunan sekaligus menjadi fasilitator utama dalam menciptakan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

“Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah berupaya membuka ruang untuk mendengar aspirasi dan gagasan dari semua pihak,” tambahnya.

Yohanes Youw juga menekankan bahwa sarasehan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan momentum strategis untuk melahirkan gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk saling bertukar pikiran, meneguhkan komitmen, dan bekerja bahu-membahu demi Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. [*].