Pemprov Papua Tengah Dorong Pendidikan Inklusif, Layanan Disabilitas Diminta Berfungsi Nyata

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, mendorong penguatan pendidikan inklusif agar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memperoleh akses pendidikan yang setara, sekaligus memastikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) tidak berhenti sebagai kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan” di Aula Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, kawasan eks Bandara Lama Nabire, Rabu (16/9/2026).

Dalam sambutan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pendidikan merupakan hak setiap anak. Karena itu, kondisi fisik, intelektual maupun kebutuhan khusus tidak boleh menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang dan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu, setiap anak di Papua Tengah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, intelektual, maupun kebutuhan khusus yang dimilikinya,” ujar Viktor Fun.

Pemerintah menilai pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan menerima ABK di sekolah. Kesiapan sekolah, kapasitas guru, pendampingan bagi orang tua serta ketersediaan layanan asesmen, terapi dan penanganan lanjutan harus menjadi bagian dari sistem yang dibangun secara terpadu.

ULD Harus Berfungsi, Bukan Sekadar Nama

Penguatan Unit Layanan Disabilitas menjadi salah satu pokok pembahasan dalam FGD tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menginginkan ULD memiliki tugas dan fungsi yang jelas sehingga masyarakat memahami tempat memperoleh pelayanan ketika anak membutuhkan asesmen, pendampingan maupun rujukan lanjutan.

“Unit Layanan Disabilitas yang kita bangun harus benar-benar berfungsi. Masyarakat harus mengetahui ke mana harus datang ketika membutuhkan pelayanan. Sekolah harus mengetahui kepada siapa harus berkoordinasi,” demikian pesan Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Viktor.

Sistem rujukan juga menjadi perhatian karena kebutuhan ABK tidak selalu dapat ditangani oleh sekolah. Ketika seorang anak membutuhkan pemeriksaan, terapi atau penanganan lebih lanjut, pemerintah menginginkan tersedia mekanisme rujukan yang sederhana, mudah dipahami dan dapat dijalankan oleh sekolah maupun keluarga.

FGD tersebut secara khusus membahas pendidikan inklusif, penyusunan tugas dan fungsi ULD serta pengembangan sistem rujukan penanganan ABK di Papua Tengah. Pemerintah berharap pembahasan menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah.

Tiga Target FGD

Gubernur Papua Tengah menetapkan tiga hal yang diharapkan menjadi keluaran utama dari FGD tersebut. Pertama, tersusunnya rumusan tugas dan fungsi ULD. Kedua, terbentuknya sistem rujukan ABK yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Ketiga, adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah, sekolah, tenaga profesional dan keluarga.

Pemerintah juga menekankan agar sistem pelayanan yang dibangun tidak terlalu rumit. Mekanisme yang sederhana dan terkoordinasi dinilai lebih penting agar masyarakat dapat mengakses layanan tanpa menghadapi prosedur yang menyulitkan.

“Hasilnya harus dapat diterapkan sesuai kondisi Papua Tengah. Jangan membuat sistem yang terlalu rumit. Yang kita butuhkan adalah pelayanan yang sederhana, terkoordinasi, dan benar-benar membantu masyarakat,” katanya.

Viktor Fun: Lintas Sektor Dilibatkan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyadari penguatan pendidikan inklusif tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penanganan ABK membutuhkan keterlibatan lintas sektor dengan tugas yang saling terhubung.

Sektor kesehatan, sosial, perlindungan perempuan dan anak, perencanaan pembangunan daerah, sekolah, tenaga profesional, yayasan hingga keluarga dinilai memiliki peran masing-masing dalam memastikan kebutuhan anak dapat ditangani secara tepat.

Keterlibatan berbagai unsur dalam FGD, mulai dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, pimpinan perangkat daerah, narasumber dan konsultan pendidikan, pimpinan yayasan, dokter, terapis, psikolog, kepala sekolah, Guru Pendamping Khusus hingga orang tua ABK, menunjukkan kebutuhan terhadap sistem layanan yang lebih terpadu.

Cara Pandang terhadap ABK Perlu Diubah

Selain membangun sistem layanan, pemerintah juga mendorong perubahan cara pandang terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Anak tidak semestinya hanya dilihat berdasarkan keterbatasan yang dimiliki, tetapi juga dari potensi, kemampuan dan masa depan yang dapat dikembangkan.

“Saya juga ingin kita mengubah cara pandang terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Jangan hanya melihat keterbatasannya. Setiap anak mempunyai potensi, kemampuan, dan masa depan. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut,” ujarnya.

Pendekatan tersebut menempatkan sekolah, pemerintah dan keluarga bukan hanya sebagai pihak yang menangani keterbatasan anak, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan yang harus membuka ruang bagi tumbuhnya kemampuan dan kemandirian anak.

Menuju Papua Tengah yang Ramah dan Setara

FGD tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pendidikan yang lebih terbuka bagi seluruh anak, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan khusus.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka melalui sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Asisten III Viktor Fun. Pemerintah berharap hasil pembahasan tidak berhenti pada dokumen atau rekomendasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan langsung oleh sekolah, orang tua dan Anak Berkebutuhan Khusus di Papua Tengah. [*].