NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memfasilitasi sebanyak 250 pelajar Orang Asli Papua (OAP) untuk mengikuti program bimbingan belajar (bimbel) persiapan seleksi sekolah kedinasan di Kota Jayapura.
Program tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Papua Tengah dalam memperluas akses generasi muda Papua menuju pendidikan kedinasan dan menciptakan sumber daya manusia unggul di lingkungan birokrasi pemerintahan pusat maupun daerah.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan program itu merupakan salah satu prioritas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, guna membuka peluang lebih besar bagi pelajar OAP menembus sekolah-sekolah kedinasan nasional.
“Selama ini masyarakat hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan. Padahal di kementerian lain juga ada sekolah kedinasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, penerimaan sekolah kedinasan saat ini terbagi dalam tiga jalur, yakni jalur pembibitan, afirmasi, dan jalur umum. Khusus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), jalur afirmasi telah menyediakan kuota bagi delapan kabupaten di Papua Tengah.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai diperlukan dukungan tambahan agar para pelajar lebih siap bersaing dalam proses seleksi nasional, terutama menghadapi tes berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Sebanyak 250 peserta yang diberangkatkan merupakan pelajar OAP asal delapan kabupaten di Papua Tengah dengan rata-rata 32 peserta dari masing-masing kabupaten. Mereka merupakan lulusan SMA/SMK tahun 2024 hingga 2026 dengan rentang usia 18 sampai 21 tahun.
“Mereka akan mengikuti bimbel selama satu bulan di Jayapura dan dibekali simulasi tes CAT supaya semakin siap mengikuti seleksi sekolah kedinasan,” kata Denci.
Sebelum diberangkatkan ke Jayapura, seluruh peserta diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesiapan fisik selama mengikuti program pembinaan intensif tersebut.
Seluruh kebutuhan peserta ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan pulang-pergi, hingga biaya pelaksanaan bimbingan belajar.
Tidak hanya berhenti pada tahap persiapan seleksi, Pemprov Papua Tengah juga memastikan dukungan lanjutan bagi peserta yang nantinya dinyatakan lulus sekolah kedinasan. Dukungan itu termasuk penyediaan tempat tinggal selama menjalani pendidikan.
“Kalau sekolah kedinasan memiliki asrama, mereka tinggal di asrama. Kalau tidak ada, maka pemerintah provinsi akan membantu memfasilitasi tempat tinggal,” ujarnya.
Adapun enam sekolah kedinasan yang menjadi fokus fasilitasi BKPSDM Papua Tengah tahun 2026 meliputi Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Program tersebut diharapkan mampu membuka wawasan pelajar OAP terhadap beragam peluang pendidikan kedinasan di berbagai kementerian dan lembaga negara, sekaligus memperbesar keterwakilan generasi muda Papua Tengah di sektor strategis pemerintahan Indonesia. [*].
