Berita

Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Rencana Aksi Nasional HAM, Fokus pada Kelompok Rentan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Biro Hukum menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu, (30/4/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa RANHAM merupakan pedoman penting dalam merancang program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Ia menyebutkan bahwa RANHAM menjadi acuan strategis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“RANHAM sudah seharusnya memuat sasaran strategis yang menjadi pegangan dalam implementasi penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Herman.

BACA JUGA : Pj Sekda Papua Tengah Sebut RPJMD Sebagai Proses Penentuan Kebijakan Masa Depan

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan untuk mempersiapkan laporan aksi HAM, khususnya pelaporan B04, sesuai dengan format, lampiran, dan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

RANHAM tahun 2021–2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, dan dijalankan oleh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat empat kelompok sasaran utama, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

BACA JUGA : Wagub Deinas Geley Mohon Percepatan Pembangunan Kantor Gubernur, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pelaksanaan RANHAM dikoordinasikan oleh Panitia Nasional yang terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri.

“Dengan adanya pedoman pelaporan aksi HAM ini, diharapkan efektivitas pelaporan dari pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan,” tutup Herman. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

TPNPB Serukan Penyelesaian Konflik Papua Berdasarkan Hukum Internasional

JAYAPURA, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali menyampaikan deklarasi politik yang menyoroti…

4 jam ago

TPNPB Klaim Tembak Dua Prajurit dalam Kontak Senjata di Maybrat, Operasi Keamanan Disebut Meningkat

MAYBRAT, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap IV Sorong Raya mengklaim telah…

4 jam ago

Papua Tengah Bidik Investasi Berkualitas, PEIF 2026 Jadi Panggung Masa Depan Ekonomi Tanah Papua

MIMIKA, TOMEI.ID | Di tengah upaya mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, Papua Tengah menegaskan komitmennya…

5 jam ago

UNIPA Buka PMB Jalur Seleksi Lokal 2026/2027, Perluas Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-putri Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Universitas Papua (UNIPA) kembali membuka peluang besar bagi putra-putri Papua untuk menempuh…

23 jam ago

RSUP Jayapura dan Laboratorium CITO Perkuat Kolaborasi, Perluas Akses Layanan Diagnostik bagi Masyarakat Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Upaya memperkuat pelayanan kesehatan di Papua terus dilakukan melalui kolaborasi antarpenyedia layanan…

24 jam ago

Argumen Hukum Jadi Dasar Pembuktian Fakta Lapangan, Mama Yasinta Suarakan Hak Adat Lewat Film Pesta Babi

WAMENA, TOMEI.ID | Perjuangan Mama Yasinta Moiwend dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian hutan…

1 hari ago