Berita

Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Rencana Aksi Nasional HAM, Fokus pada Kelompok Rentan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Biro Hukum menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu, (30/4/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa RANHAM merupakan pedoman penting dalam merancang program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Ia menyebutkan bahwa RANHAM menjadi acuan strategis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“RANHAM sudah seharusnya memuat sasaran strategis yang menjadi pegangan dalam implementasi penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Herman.

BACA JUGA : Pj Sekda Papua Tengah Sebut RPJMD Sebagai Proses Penentuan Kebijakan Masa Depan

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan untuk mempersiapkan laporan aksi HAM, khususnya pelaporan B04, sesuai dengan format, lampiran, dan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

RANHAM tahun 2021–2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, dan dijalankan oleh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat empat kelompok sasaran utama, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

BACA JUGA : Wagub Deinas Geley Mohon Percepatan Pembangunan Kantor Gubernur, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pelaksanaan RANHAM dikoordinasikan oleh Panitia Nasional yang terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri.

“Dengan adanya pedoman pelaporan aksi HAM ini, diharapkan efektivitas pelaporan dari pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan,” tutup Herman. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Delapan Tahun Deklarasi Manokwari, Karhutla Mengancam Papua: YLBHI Desak Darurat Bencana dan Penghentian PSN Merauke

JAYAPURA, TOMEI.ID | Delapan tahun setelah Deklarasi Manokwari tentang perlindungan hutan Papua ditandatangani, kebakaran hutan…

55 menit ago

Darki Uropmabin: Mahasiswa Papua Harus Ambil Peran dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa Papua sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Darki…

1 jam ago

Jeckson Adii Lantik Pengurus KNPB Sektor Sihupa, Soroti Arah Perjuangan Politik Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua I Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Nabire, Jeckson…

18 jam ago

Di Balik Kata dan Seruan ‘Jangan Korbankan Warga Sipil’

Oleh: Sebedeus G Mote Epilog Jangan korbankan warga sipil’ kalimat ini sering diungkapkan secara spontan…

19 jam ago

KLB Campak di Manokwari, Dinkes Kejar Target Imunisasi 95 Persen

MANOKWARI, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendorong perluasan informasi kepada masyarakat untuk…

22 jam ago

Buka Baptis Cup 2026, Yanius Telenggen Tekankan Persatuan Pemuda Gereja

WAMENA, TOMEI.ID | Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menekankan pentingnya persatuan dan…

23 jam ago