NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Disdukcapil PMK) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyediaan Data Kependudukan Provinsi bertema “Percepatan Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2025”.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Sekda Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, bertempat di di Hotel Getz, Oyehe Nabire, pada Senin (8/12/2025).
Diketahui bahwa kegiatan ini menjadi menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat koordinasi antarkabupaten serta memastikan penyiapan data kependudukan berjalan sesuai kebijakan Satu Data sebagai upaya percepatan sinkronisasi dan pemutakhiran data OAP di seluruh wilayah Papua Tengah.
Dalam arahannya, Tumiran menyampaikan apresiasi kepada perwakilan delapan kabupaten serta para admin data provinsi dan kabupaten. Tumiran menjelaskan bahwa program pendataan OAP telah berjalan dua hingga tiga tahun, namun sejumlah wilayah pedalaman masih menghadapi kendala verifikasi akibat keterbatasan akses dan fasilitas.
Tumiran menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama bagi perencanaan pembangunan. Tumiran mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara database dan kondisi lapangan dapat menimbulkan risiko besar, termasuk gangguan dalam penyaluran beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) dan program afirmatif lainnya.
Lebih lanjut, Tumiran menambahkan pentingnya penerapan kebijakan Satu Data untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tumiran menuturkan bahwa meskipun pengumpulan data berada di pemerintah kabupaten, proses harmonisasi dan finalisasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Menutup arahannya, Tumiran menyampaikan harapan agar FGD ini menghasilkan data OAP yang valid, akurat, dan komprehensif sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah. [*].
