NABIRE, TOMEI.ID | Dalam upaya merespons situasi darurat kemanusiaan yang terus memburuk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah merespons dampak konflik bersenjata di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya dengan menyalurkan bantuan sekaligus menegaskan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak.
Meki Nawipa menyampaikan pesan empati mendalam kepada warga yang mengalami tekanan akibat situasi keamanan yang belum stabil, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir, melindungi, dan memulihkan kondisi masyarakat terdampak konflik, dengan langkah nyata yang cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan melalui tim pemerintah yang turun langsung ke lapangan, dipimpin Asisten I Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, saat menyalurkan bantuan di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Kamis (23/4/2026).
“Kami menyampaikan salam kasih dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh masyarakat yang terdampak konflik. Pemerintah hadir untuk memastikan warga tidak sendiri menghadapi situasi ini,” ujar Alanthino di hadapan warga.
Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respons darurat atas situasi yang memaksa warga meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi serba terbatas. Trauma, ketakutan, serta keterbatasan akses kebutuhan dasar menjadi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah konflik.
Alanthino menegaskan, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan semata, tetapi juga harus membawa penguatan moral bagi masyarakat yang terdampak konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, agar memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat secara bertahap.
“Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini. Kehadiran pemerintah harus dirasakan, baik melalui bantuan maupun dukungan moral bagi masyarakat, dengan langkah konkret, cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan warga terdampak,” tegasnya.
Dalam penanganan darurat tersebut, Pemprov Papua Tengah mengerahkan bantuan logistik berupa bahan pangan dan sandang, serta menyiagakan tenaga medis dan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Kepala Dinas Sosial Papua Tengah, Roni Misikmbo, merinci bantuan yang disalurkan meliputi 2 ton beras, 100 liter minyak goreng, kopi, susu, gula pasir, mi instan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti selimut, tikar, perlengkapan mandi, hingga kebutuhan khusus bagi perempuan dan bayi.
“Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi sulit yang mereka hadapi, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau seluruh warga terdampak,”ujarnya.
Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan yang lebih sistematis, termasuk kemungkinan pendirian dapur umum guna menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi warga terdampak, serta memastikan distribusi bantuan berjalan cepat, tepat, merata, dan berkelanjutan.
““Kita tidak boleh hanya hadir sesaat. Jika kondisi membutuhkan, dapur umum harus segera dibangun agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, secara nyata, cepat, dan berkelanjutan dalam situasi darurat kemanusiaan,” kata Alanthino.
Penyaluran bantuan ini tidak hanya dimaknai sebagai respons administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah pegunungan Papua. Pemerintah dituntut memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar simbol kehadiran.
Dengan demikian, intervensi kemanusiaan ini diharapkan mampu meringankan beban warga sekaligus menjadi pijakan awal untuk penanganan yang lebih komprehensif terhadap dampak konflik di Papua Tengah, serta mendorong pemulihan sosial, keamanan, dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. [*].
