BIAK, TOMEI.ID | Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kesamsatan Provinsi Papua Tahun 2025 yang berlangsung di Swisbell Hotel Biak, Rabu (23/4).
Rakor ini dihadiri para pemangku kepentingan utama dalam pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), termasuk Plt. Kepala Bappenda Provinsi Papua Yosefina F. Way, SE., M.Si, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Papua Amaluddin Salam, S.Kom, serta Kasi STNK Ditlantas Polda Papua AKP Jaluddin.
Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Bupati Biak Numfor, menekankan bahwa kondisi efisiensi anggaran nasional berdampak langsung pada pemangkasan anggaran di berbagai sektor pemerintahan, termasuk di lingkungan OPD Provinsi Papua.
BACA JUGA : Bakar Batu Massal Iringi Pamitan Gubernur Papua Pegunungan
“Bappenda sebagai pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan jeli melihat peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gubernur Ramses.
Ia mengungkapkan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar PAD, mencapai sekitar 50% dari total penerimaan pajak daerah. Namun, pemberlakuan opsen di tahun 2025 telah berdampak pada penurunan penerimaan dari sektor tersebut.
Menyikapi hal itu, Gubernur mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan, khususnya Bappenda kabupaten/kota, memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dukungan penganggaran yang memadai juga menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
BACA JUGA : Gubernur Meki Nawipa: Insan PUPR Harus Mampu Menjadi Construction Manager
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen bersama seluruh stakeholder Samsat dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal,” kata Bupati Markus saat membacakan sambutan gubernur.
Di akhir sambutan, Gubernur menekankan pentingnya kerja keras yang dilandasi ketulusan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta senantiasa mengedepankan pelayanan prima yang berintegritas.[*].
