INTAN JAYA, TOMEI.ID | Petani kopi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, meminta pemerintah tidak berhenti pada pelatihan, tetapi memastikan petani mendapatkan alat produksi dan pendampingan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pascapanen, dan nilai jual kopi arabika Intan Jaya
Permintaan itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, saat mengikuti pelatihan budidaya kopi berkelanjutan dan pascapanen di Intan Jaya, Selasa (17/11/2026).
Toniel menegaskan, bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan data yang benar. Ia meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan kelompok, nama petani, lokasi kebun, serta kondisi produksi sebelum menetapkan penerima bantuan.
“Bapak-bapak bisa memastikan turun langsung ketemu dengan petani perkebunan kopi yang memang sudah ada namanya. Berdasarkan itu turun ke setiap distrik di Intan Jaya, delapan distrik,” tegasnya.
Bagi petani, langkah verifikasi tersebut penting agar program pemerintah tidak salah sasaran. Data yang akurat juga diperlukan agar anggaran dan bantuan benar-benar diterima kelompok yang aktif mengembangkan perkebunan kopi.
Sementara itu, Ketua Klasis Homeyo, Darius Bagau, yang juga merupakan petani kopi, menyebut masyarakat di wilayahnya telah lama mengenal tanaman kopi, termasuk kopi Arabika. Darius mengatakan, terdapat sejumlah kelompok besar petani kopi yang tersebar di wilayah Intan Jaya.
Ia juga menyebut, sebagian masyarakat berada di wilayah pedalaman yang sangat sulit dijangkau, terisolir dan tanpa akses jalan, sehingga persoalan transportasi menjadi tantangan tersendiri yang menghambat distribusi hasil panen.
“Pemerintah harus memahami kondisi geografis kami. Ada masyarakat yang untuk sampai ke kebun harus berjalan kaki dua sampai tiga hari,” ujarnya.
Menurut Darius, kondisi geografis tersebut membuat kebutuhan petani tidak bisa disamakan dengan daerah yang aksesnya mudah. Selain alat produksi, petani membutuhkan fasilitas pengeringan dan dukungan logistik agar hasil kopi dapat ditangani dengan baik setelah panen.
Toniel mengatakan, keterbatasan peralatan masih menjadi salah satu kendala utama petani dalam mengembangkan produksi kopi. Sejumlah kelompok tani, kata dia, bahkan telah memiliki badan hukum dan berulang kali mengajukan proposal melalui Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya.
Kendati proposal telah diajukan secara berulang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya sejak beberapa tahun lalu, usulan tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
“Kalau bisa ke depan, satu kelompok itu punya alat sendiri, entah peralatan maupun mesin-mesin,” ujar Toniel.
Menurutnya, kebutuhan petani tidak selalu harus berupa mesin besar. Jika pemerintah belum mampu menyediakan mesin untuk setiap kelompok, peralatan ringan yang menunjang proses produksi juga dinilai sangat membantu.
“Kalau memang tidak bisa usahakan untuk mesin, kalau bisa untuk peralatan yang ringan-ringan,” katanya.
Toniel mengatakan, petani sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam menanam dan merawat kopi. Namun, pengetahuan teknis mengenai standar budidaya dan pascapanen masih perlu diperkuat. Karena itu, pelatihan yang diberikan pemerintah dinilai bermanfaat.
Meski demikian, pengetahuan tersebut akan lebih mudah diterapkan apabila disertai alat produksi, pendampingan, dan dukungan yang berkelanjutan.
Permintaan para petani tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kopi Intan Jaya tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tanaman. Pemerintah juga perlu memastikan petani memiliki pengetahuan, alat produksi, fasilitas pascapanen, pendampingan, serta akses yang memadai agar kopi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Kini persoalannya bukan hanya bagaimana petani menanam kopi, tetapi apakah pemerintah mampu memastikan dukungan yang dijanjikan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan di delapan distrik Intan Jaya secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. [*].











