NABIRE, TOMEI.ID | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Nabire St. Albertus Magnus menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan subsidi angkutan udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Nabire St. Albertus Magnus periode 2026–2028, Mikael Edowai, mengatakan subsidi penerbangan menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab keterbatasan akses transportasi yang selama ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah.
“Dengan adanya subsidi penerbangan ini, pintu keterhubungan antarwilayah Papua Tengah terbuka lebar. Akses yang mudah dan terjangkau akan melancarkan mobilitas masyarakat, memperlancar arus barang kebutuhan pokok, serta mempercepat penyampaian pelayanan dasar dan pembangunan hingga ke pelosok,” ujar Mikael dalam keterangan kepada tomei.id di Nabire, Kamis, (20/8/2026).
Menurut dia, persoalan transportasi di wilayah pedalaman tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat, tetapi juga berkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan layanan penerbangan bersubsidi tersebut pada 17 Agustus 2026. Layanan itu selanjutnya dioperasikan untuk menghubungkan Nabire dengan sejumlah wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Mikael menilai, kehadiran penerbangan bersubsidi dapat membantu mengurangi hambatan geografis yang selama ini membuat mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju wilayah tertentu menjadi sulit dan membutuhkan biaya tinggi.
“Ini bukan hanya soal penerbangan dari satu daerah ke daerah lain, tetapi bagaimana konektivitas itu membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan menggerakkan perekonomian di wilayahnya,” katanya.
Ia berharap program tersebut tidak hanya berjalan pada tahap peluncuran, tetapi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
PMKRI Cabang Nabire juga mendorong adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketepatan sasaran, rute penerbangan, keterjangkauan tarif, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan anggaran subsidi.
Menurut Mikael, pengawasan diperlukan agar program yang menggunakan dukungan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan akses transportasi, terutama warga di wilayah terpencil.
“Program ini harus dikawal dan dievaluasi secara berkala. Jangan sampai subsidi hanya berjalan di awal, tetapi kemudian masyarakat kembali menghadapi persoalan akses dan biaya transportasi yang tinggi,” tegasnya.
Ia menilai, pembangunan Papua Tengah membutuhkan konektivitas yang kuat karena kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam memperluas pelayanan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, PMKRI Cabang Nabire memandang kebijakan subsidi penerbangan sebagai bagian dari upaya memperkuat keterhubungan Papua Tengah. Namun, keberhasilan program tersebut menurutnya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan pemerintah memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat di wilayah sasaran.
“Ketika akses transportasi terbuka, maka peluang masyarakat untuk bergerak, mendapatkan pelayanan, dan mengembangkan aktivitas ekonomi juga semakin terbuka. Ini yang harus dijaga agar konektivitas benar-benar menjadi bagian dari percepatan pembangunan Papua Tengah,” pungkas Mikael. [*].
