Berita

Puluhan Pencaker OAP Asal Mimika Terlantar di Jakarta, PT HAL Diduga Lepas Tanggung Jawab

JAKARTA, TOMEI.ID | Sebanyak 34 Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah, saat ini terlantar di Jakarta setelah diduga ditelantarkan oleh perusahaan yang merekrut mereka, PT Honai Ajkwa Lorentz (HAL).

Kelompok mahasiswa asal Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Korwil Jadetabek mengungkapkan bahwa para pencaker telah berada dalam kondisi memprihatinkan sejak akhir Maret 2025, tanpa tempat tinggal dan kejelasan status kerja mereka.

“Selama empat bulan terakhir, para pencaker ini tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan sejak dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta, lalu ke Bogor, dan kembali ke Jakarta, mereka tidak lagi difasilitasi secara layak oleh PT HAL,” ujar salah satu pengurus IPMAMI dalam keterangan pers, Selasa (8/4) siang tadi.

Menurut keterangan IPMAMI, sebanyak 34 pencaker diberangkatkan ke Surabaya pada 24 Januari 2024 untuk mengikuti pelatihan. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitas memadai. Namun sejak dipindahkan ke Jakarta pada 28 Februari 2025, dan berpindah-pindah tempat dari Bogor, Jakarta Selatan, hingga ke Mes TNI-AU Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur kondisi mereka semakin memburuk.

Pada akhir Maret, para pencaker akhirnya diusir dari Mes TNI-AU karena kontrak sewa tidak diperpanjang, sementara pihak perusahaan dinilai menghilang dan tak lagi bisa dihubungi. IPMAMI akhirnya turun tangan dan menampung mereka di asrama mahasiswa Mimika di Tebet, Jakarta Selatan, pada 6 April 2025.

Mereka juga menyebut nama Ibu Fenti Widiawati, selaku Direktur Utama PT HAL, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini,” katanya.

Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maupun pemerintah, IPMAMI menyatakan siap melanjutkan advokasi melalui aksi damai, pengaduan ke Komnas HAM, hingga membuka kasus ini ke media nasional.

“Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini soal kemanusiaan, martabat, dan tanggung jawab terhadap OAP yang ingin membangun masa depan lebih baik,” tegas IPMAMI.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Honai Ajkwa Lorentz belum memberikan pernyataan resmi.

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN TERKAIT PENELANTARAN 34 PENCARI KERJA (PENCAKER) OAP ASAL MIMIKA OLEH PT HONAI AJKWA LORENTZ (HAL).

Kami yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Korwil Jadetabek, dengan ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas penelantaran 34 Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Mimika oleh pihak perusahaan PT Honai Ajkwa Lorentz (HAL) di wilayah Jakarta sejak bulan Maret 2025.

TUNTUTAN KAMI:

Meminta Pertanggungjawaban Penuh dari PT HAL: Kami mendesak kepada PT Honai Ajkwa Lorentz (HAL), dalam hal ini Ibu Fenti Widiawati selaku Direktur Utama, untuk segera bertanggung jawab atas penelantaran 34 Pencaker di Jakarta. Kami juga menuntut agar seluruh hak-hak Pencaker yang tidak dibayarkan selama 4 bulan terakhir segera dipenuhi, termasuk kompensasi atas kerugian materiil dan psikologis yang dialami para korban.

Mendesak Disnakertrans Mimika untuk Bertindak Aktif: Kami meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika agar segera turun tangan menindaklanjuti persoalan ini dan memberikan perlindungan serta kejelasan hukum terhadap status para Pencaker yang menjadi korban kebijakan tidak bertanggung jawab oleh PT HAL.

Meminta Intervensi Pemerintah Daerah: Kami mendesak Bupati Kabupaten Mimika dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk segera memfasilitasi proses pemulangan 34 Pencaker OAP ke Mimika. Para korban saat ini berada dalam kondisi tidak layak dan sangat rentan secara sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah daerah harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakatnya sendiri.[*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Aktivis HAM Papua Naftall Tipagau Desak Komnas HAM RI Bentuk Tim Investigasi Penembakan Warga Sipil di Intan Jaya

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis HAM Papua asal Intan Jaya, Naftall Tipagau, mendesak Komisi Nasional Hak…

9 jam ago

LBH Papua Desak Kapolri Perintahkan Kapolda Papua Proses Hukum Oknum Polisi yang Diduga Lakukan Penyiksaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda Papua mengusut dan…

10 jam ago

TPNPB Nyatakan Bertanggung Jawab atas Penembakan Pilot WNA AS dan Pembakaran Pesawat PT AMA di Yahukimo

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bertanggung jawab atas penembakan pilot…

11 jam ago

Gerakan Belanja Produk Lokal Digencarkan, Gubernur Papua Barat Libatkan ASN Dukung Petani

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengerahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli…

11 jam ago

Vanuatu-Australia Teken Perjanjian Nakamal, Larang Pangkalan Militer Asing dan Perkuat Kemitraan Strategis

CANBERRA, TOMEI.ID | Australia dan Vanuatu menandatangani Perjanjian Nakamal di Canberra, Senin (29/6/2026), yang memperkuat…

18 jam ago

Anggota DPRK Intan Jaya Desak Investigasi Terbuka atas Tewasnya Ibu Hamil di Sugapa

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Seorang ibu hamil bernama Merkiana Duwitau dilaporkan meninggal dunia dalam insiden…

1 hari ago