Reses III DPR Papua Tengah Yulian Magai Dibuka dengan Tradisi Adat Bakar Batu

TIMIKA, TOMEI.ID | Agenda Reses III Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Yulian Magai, secara resmi dimulai dengan tradisi adat bakar batu (barapen) di Timika pada Senin, 25 November 2025.

Kegiatan ini berlangsung selama sepekan hingga 2 Desember 2025, dengan fokus utama menghimpun aspirasi masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah dan perkampungan sekitar Mimika.

Tradisi bakar batu dijadikan pembuka reses sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus wadah menyatukan keterlibatan publik. Prosesi makan bersama tidak hanya sebagai seremoni adat, tetapi menjadi jembatan sosial agar komunikasi antara Yulian dan warga berlangsung tanpa jarak.

“Budaya adalah pintu masuk dialog. Melalui bakar batu, masyarakat hadir tanpa sekat dan aspirasi lebih mudah tersampaikan. Kami berharap banyak isu prioritas dapat diidentifikasi dari pertemuan ini,” ujar Yulian Magai saat ditemui wartawan di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (27/11/2025).

Selama reses berlangsung, Yulian dijadwalkan menggelar sejumlah forum diskusi terbuka, termasuk pertemuan kampung, tatap muka komunitas pemuda, dan penyampaian keluhan publik terkait layanan pendidikan, infrastruktur jalan, hingga pemerataan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa hasil reses akan dibawa ke rapat pembahasan kebijakan tingkat provinsi untuk mendapatkan tindak lanjut nyata.

Masyarakat yang hadir pada pembukaan kegiatan menyambut baik pendekatan budaya tersebut. Bakar batu dinilai menjadi penanda bahwa keberpihakan pada masyarakat bukan sekadar retorika politik, tetapi hadir dalam bentuk penghormatan nilai dan cara hidup lokal.

Yulian menambahkan bahwa aspirasi yang dikumpulkan pada reses kali ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi prioritas penganggaran tahun depan.

“Kita ingin data aspirasi tidak hanya terkumpul, tetapi terpetakan dan ditindaklanjuti secara bertahap,” tegasnya.

Reses ditutup pada 2 Desember 2025 dengan laporan sementara serap aspirasi, sebelum disusun menjadi rekomendasi resmi untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah. [*].