JAYAPURA, TOMEI.ID | Wakil Koordinator Aksi Aliansi Selamatkan Tanah Air (SETARA), Lovivi Yohame, mengajak masyarakat Papua untuk terlibat dalam aksi mimbar bebas penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme yang akan digelar di Abepura, Jumat (29/05/2026).
Ajakan tersebut disampaikan Lovivi Yohame kepada tomei.id di Jayapura saat pembagian selebaran aksi di kawasan Putaran Taksi Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Kamis (28/05/2026).
Menurut Yohame, aksi tersebut menjadi ruang demokrasi bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua, mulai dari isu tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, hingga situasi sosial dan kemanusiaan.
Ia menilai kondisi Papua saat ini semakin menghadapi tekanan akibat masuknya investasi berskala besar, proyek-proyek pembangunan nasional, serta meningkatnya aktivitas aparat keamanan di sejumlah wilayah adat masyarakat Papua.
“Rakyat Papua hari ini melihat langsung berbagai realitas yang terjadi di tanahnya sendiri. Karena itu kami membuka ruang mimbar bebas agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat, pengalaman, dan suara mereka secara terbuka,” ujar Lovivi Yohame kepada tomei.id.
Menurutnya, pembagian selebaran dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi sekaligus ajakan terbuka kepada masyarakat agar ikut hadir dalam aksi damai yang akan berlangsung di Abepura.
Ia menjelaskan, kegiatan pembagian selebaran dimulai dari kawasan Perumnas III Waena dan akan dilanjutkan ke Perumnas II, Perumnas I hingga wilayah Abepura.
Selain menyampaikan ajakan aksi, Yohame juga menyinggung film dokumenter “Pesta Babi” yang menurutnya memperlihatkan berbagai realitas sosial dan politik yang selama ini dialami masyarakat Papua.
“Melalui film itu masyarakat bisa melihat dan memahami realitas yang selama ini terjadi di Papua. Apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat itu juga bisa disampaikan langsung dalam mimbar bebas nanti,” katanya.
Aliansi SETARA, lanjut Yohame, menilai sejumlah Proyek Strategis Nasional di Papua, termasuk di wilayah Merauke dan beberapa daerah lain, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat adat karena dinilai berdampak terhadap tanah ulayat, hutan, dan ruang hidup masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti persoalan penggusuran tanah adat, pembukaan kawasan hutan, serta meningkatnya pendekatan keamanan dalam pengawalan investasi yang menurutnya menjadi perhatian serius masyarakat sipil di Papua.
“Kami berharap masyarakat, mahasiswa, pelajar, tokoh gereja, perempuan, dan seluruh rakyat Papua dapat hadir dan menyampaikan pendapatnya secara damai dalam ruang demokrasi yang kami siapkan,” tutup Yohame. [*].
