Temu Ilmiah ISMEI Wilayah XI dan BEM FEB Uncen Bahas Dampak PSN di Indonesia Timur

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI Maluku–Papua bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (BEM FEB Uncen) menggelar Temu Ilmiah membahas implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia Timur, Senin (17/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Kesusteran Maranatha, Waena, ini mengangkat tema “PSN: Kepentingan Siapa dan Untuk Siapa?” dan dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (19/11/2025) dengan agenda kajian ilmiah dan penyerahan rekomendasi kepada pemerintah.

Digelar Lagi Setelah Dua Dekade

Ketua Panitia, Niel Lantipo, menyebut acara ini sebagai momen bersejarah karena terakhir kali ISMEI menyelenggarakan kegiatan serupa di Papua sekitar tahun 2002–2003.

“Ini momen istimewa. Hampir 20 tahun kegiatan seperti ini tidak pernah dilakukan,” ujar Niel.

Ia menjelaskan, persiapan telah dimulai sejak Mei, namun beberapa kali tertunda karena dinamika politik.

“Gejolak politik membuat kami menunda jadwal lebih dari sebulan. Baru pada Agustus–September persiapan kami lanjutkan hingga terlaksana hari ini,” katanya.

Mengubah Pola Gerakan Mahasiswa

Niel menegaskan, tujuan kegiatan adalah mengubah strategi perjuangan mahasiswa agar tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga menyampaikan aspirasi melalui kajian ilmiah.

“Selama ini kami sering turun jalan, demo, atau melakukan palang. Namun suara masyarakat sering tidak sampai. Melalui kajian ilmiah, rekomendasi kami dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 10 kampus dari Papua, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk dari Wamena, Unaim, STIE Port Numbay, Ternate, dan Unipan Manokwari.

Soroti Ketimpangan PSN

Koordinator Wilayah ISMEI XI, Galang Agustira K.H., menyebut implementasi PSN di Indonesia Timur belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat bawah.

“PSN di Merauke, Maluku, dan Maluku Utara belum berdampak bagi masyarakat kelas bawah. Bahkan di lingkar tambang, tingkat kemiskinan justru meningkat,” ungkapnya.

Ia menyoroti kondisi infrastruktur yang masih minim. “Di Maluku Utara, anak SD harus menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Papua juga mengalami kasus serupa. Pemerintah perlu memperhatikan ketimpangan ini,” ucap Galang.

Galang menegaskan, rekomendasi hasil kajian akan dikawal hingga tahun 2027.

“Hasil kajian bukan sekadar diserahkan, tapi kami pastikan pemerintah meresponsnya,” katanya.

Mahasiswa Bukan Hanya Demo

Ketua BEM FEB Uncen, Marthen Weya, menilai Temu Ilmiah ini penting agar mahasiswa Papua tidak hanya dikenal sebagai kelompok yang gemar demo.

“Mahasiswa Papua harus bicara melalui kajian ilmiah, bukan hanya turun ke jalan,” kata Marthen.

Ia mencontohkan, beberapa proyek PSN di Papua, seperti di Merauke dan Wamena, menimbulkan persoalan terkait perampasan wilayah dan hutan.

“Isu-isu ini harus dikaji dan disampaikan secara ilmiah agar pemerintah benar-benar mendengar,” jelasnya.

Sorotan Blok Wabu dan Perusahaan Lain di Papua

Marthen menyoroti banyak investasi yang justru merugikan masyarakat Papua.“Blok Wabu di Intan Jaya, sawit di Keerom, hingga rencana tambang nikel di Cycloop dan Raja Ampat,” tegasnya.Ia

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal proyek pembangunan, tetapi menyangkut keselamatan dan hak hidup masyarakat adat.

Menurut Marthen, situasi di Blok Wabu semakin mengkhawatirkan karena terjadi pembunuhan, pengusiran, dan tekanan terhadap warga. Ia meminta pemerintah dan publik memberi perhatian serius, karena masyarakat, tokoh adat, gereja, dan mahasiswa sudah berkali-kali menyuarakan penolakan.

“Ini bukan sekadar tambang. Ini soal hidup masyarakat Papua. Negara harus mendengar suara mereka,” tegas Marthen.

Marthen berharap, hasil kajian dari seluruh provinsi di Maluku dan Papua dapat menjadi aspirasi bersama yang diperjuangkan hingga tingkat pusat. [*].