Tokoh Adat se-Papua Dukung Program Pemerintah dan Bentuk Forum Komunikasi, Tegas Kecam Aksi Kekerasan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ondoafi, ondofolo, kepala suku, dan tokoh adat dari wilayah adat Tabi, Mamberamo, dan Saireri menyatakan dukungan terhadap program pemerintah sekaligus mengecam keras berbagai aksi kekerasan bersenjata yang terjadi di sejumlah kabupaten di Papua.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam Silaturahmi Ondoafi dan Kepala Suku se-Provinsi Papua bertema “Menjaga Rumah Besar Papua: Penguatan Peran Ondoafi dan Kepala Suku dalam Bingkai NKRI” yang digelar di Papua Youth Creative Hub, Abepura, Kota Jayapura, Jumat (13/2/2026).

“Atas nama Ondoafi dan Kepala Suku se-Provinsi Papua, setelah mendengar suara masyarakat adat dari delapan kabupaten, kami sepakat menyatakan sikap bersama,” ujar perwakilan peserta saat membacakan deklarasi.

Terdapat tiga poin utama yang disepakati bersama unsur Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas dan kepentingan masyarakat adat. Pertama, mendukung program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Kedua, membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Adat sebagai wadah resmi komunikasi, konsolidasi, dan penyatuan sikap antar pemangku kepentingan adat di seluruh Papua guna memperkuat legitimasi dan posisi tawar adat.

Ketiga, mengecam keras aksi kekerasan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa, seperti penembakan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, penembakan pilot pesawat di Kabupaten Boven Digoel, serta penembakan anggota TNI di Kabupaten Mimika yang dinilai merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Para tokoh adat menilai tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan secara langsung merugikan masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan aman dan damai serta stabilitas sosial yang berkeadilan.

“Kami ingin Papua aman, damai, dan sejahtera. Demikian pernyataan sikap kami sebagai komitmen moral bersama,” tegas perwakilan peserta menutup pembacaan deklarasi.

Pernyataan tersebut ditandatangani atas nama Forum Komunikasi Masyarakat Adat di Kota Jayapura, 13 Februari 2026 sebagai dokumen resmi sikap kolektif adat.

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri perwakilan Gubernur Papua Matius D. Fakhri yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta Kepala Kesbangpol Papua Musa Isir.

Forum juga difasilitasi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Papua dan dihadiri unsur Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta organisasi kepemudaan Barisan Merah Putih.

Diskusi dalam forum membahas berbagai aspirasi masyarakat adat dari delapan kabupaten di wilayah Tabi, Mamberamo, dan Saireri, terutama terkait stabilitas keamanan, peran adat dalam pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat adat. [*].