Berita

TPNPB Klaim Aparat Tembak Dua Warga Sipil di Intan Jaya, Satu Orang Tewas

INTAN JAYA, TOMEI.ID |Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) mengklaim aparat TNI–Polri menembak dua warga sipil dalam operasi keamanan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Dalam insiden tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak serius dalam operasi keamanan yang berlangsung di wilayah tersebut. Klaim itu disampaikan melalui siaran pers KOMNAS TPNPB tertanggal Senin, 2 Februari 2026, yang diterima redaksi tomei.id pada hari yang sama.

Menurut keterangan TPNPB, peristiwa penembakan terjadi ketika dua warga sipil asal Kampung Jalai, masing-masing bernama Pit Nayagau dan Nato Japugau, sedang menuju Kota Sugapa dan melintas di Jalan Dogatalipa, pinggiran Kali Dogabu, Kampung Jalai.

TPNPB mengklaim aparat keamanan yang tengah melakukan operasi di wilayah tersebut langsung melepaskan tembakan ke arah kedua warga sipil tersebut, tanpa peringatan dan dalam situasi yang disebut mencekam.

“Pit Nayagau ditembak hingga meninggal dunia di tempat, sementara Nato Japugau berhasil melarikan diri meski mengalami luka tembak,” demikian pernyataan tertulis KOMNAS TPNPB.

TPNPB juga mengklaim jenazah Pit Nayagau dibuang ke semak-semak di pinggir Kali Dogabu setelah penembakan. Jenazah tersebut, menurut keterangan mereka, kemudian ditemukan oleh warga sipil lain dan dilaporkan kepada masyarakat Kampung Jalai sebelum dievakuasi ke rumah duka.

Selain peristiwa penembakan, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menuding aparat keamanan melakukan operasi militer intensif di Kampung Jalai, termasuk dugaan pendropan logistik militer yang disebut merusak satu bangunan Gereja Katolik dan sebuah rumah warga sehari sebelumnya.

TPNPB menilai rangkaian operasi tersebut menciptakan situasi tidak aman bagi warga sipil dan berujung pada jatuhnya korban jiwa, serta memperparah trauma, ketakutan, dan pelanggaran hak asasi manusia berkepanjangan.

“Atas peristiwa ini, kami menilai negara Indonesia sedang melakukan kejahatan kemanusiaan selama operasi militer di Intan Jaya. Kami menurut mereka melanggar hukum humaniter internasional serius dan HAM,” tulis TPNPB dalam pernyataannya.

Dalam siaran pers tersebut, TPNPB juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan, serta aparat keamanan untuk menghentikan operasi militer yang dinilai menyasar masyarakat sipil. Mereka turut menolak tuduhan yang kerap mengaitkan warga sipil sebagai bagian dari TPNPB.

TPNPB meminta agar kasus ini ditangani secara netral dan mendorong dilakukannya investigasi independen internasional guna mengungkap fakta di lapangan, secara transparan objektif kredibel profesional menghormati hukum internasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim penembakan tersebut, tomei.id akan berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait resmi, sesuai prinsip jurnalisme verifikasi keberimbangan dan kepentingan publik. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Victor Bahabol, Pelajar SMP Pengungsi Korowai Dilaporkan Meninggal di Hutan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melaporkan seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP),…

10 jam ago

Pemkab Deiyai Gelar Lomba Vokal Group, Lagu “Domidou” Jadi Lagu Wajib HUT Ke-81 RI

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai mulai memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81…

11 jam ago

Milad Ke-51 MUI, Pemprov Papua Tengah Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan dan Kemandirian Ekonomi Umat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dengan Majelis Ulama…

11 jam ago

KNPB Nabire Ajak Masyarakat OAP Ikut Aksi Damai 3 Agustus, Bakal Angkat Isu Kemanusiaan di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah (BPW) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Nabire mengajak masyarakat…

12 jam ago

BERITA FOTO: DPR Papua Tengah Gelar Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

NABIRE, TOMEI.ID | Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, membacakan pendapat akhir Gubernur…

14 jam ago

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui, Pemprov Papua Tengah Tekankan Akuntabilitas Anggaran

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang…

14 jam ago