Berita

TPNPB Kodap Sinak Perkuat Pasukan Ilaga, Militer Indonesia Dijerat Tuduhan Bom Pemukiman Sipil di Puncak

ILAGA, TOMEI.ID | Konflik bersenjata di Papua kembali memanas setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap Sinak dilaporkan telah bergabung dengan pasukan TPNPB Kodap Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pernyataan ini disampaikan secara resmi oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Senin, 26 Mei 2025.

Dalam laporan tersebut, Brigadir Jenderal Teni Kulua selaku Komandan Kodap Sinak bersama Komandan Operasi Mayor Murib mengonfirmasi bahwa mereka telah memasuki medan perang di Ilaga sejak 21 Mei 2025 untuk membantu Kodap Ilaga dalam menghadapi serangan dari aparat militer pemerintah Indonesia.

“Kami telah masuk ke medan perang di Ilaga untuk membantu rekan-rekan Kodap Ilaga. Sejak militer Indonesia memasuki markas kami pada 21 Mei lalu, kami berperang dan akan terus bertahan hingga Papua merdeka,” ujar Teni Kulua dalam laporan tersebut.

Situasi semakin memanas setelah pada pagi hari Senin, 26 Mei 2025, helikopter dan pesawat tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga menjatuhkan bom di kawasan yang diduga menjadi markas TPNPB di Kampung Kugibur, Kabupaten Puncak.

Dalam laporan lapangan yang disampaikan oleh Mayor Numbuk Telenggen, disebutkan bahwa pasukan TPNPB masih dalam posisi siaga penuh menyusul serangan udara tersebut. Namun, belum dapat dipastikan apakah serangan bom tersebut menghantam markas TPNPB secara langsung atau justru mengenai wilayah pemukiman warga sipil.

“Sejak pukul 04.00 dini hari hingga siang hari, banyak rumah warga dan gereja dilaporkan dibakar oleh aparat militer Indonesia dalam situasi perang yang masih berlangsung,” kata laporan itu.

Terkait hal ini, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyerukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menghentikan penggunaan senjata berat di kawasan pemukiman warga, mengingat risiko jatuhnya korban jiwa yang besar.

“Penggunaan bom, mortir, roket, bazoka, helikopter militer, dan jet tempur di wilayah penduduk bisa menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar. Kami mendesak pemerintah Indonesia mematuhi hukum kemanusiaan dalam setiap operasi militer di Papua,” ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Dalam rilis tersebut, TPNPB juga menyinggung kejadian serupa yang terjadi di Intan Jaya, di mana warga sipil diduga menjadi korban akibat operasi militer yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan penduduk.

Pernyataan resmi ini ditandatangani oleh pimpinan tinggi TPNPB-OPM, yaitu Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Mayor Jenderal Lukegak Telenggen.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Indonesia maupun TNI terkait tuduhan tersebut. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Dari Tapak ke KTT Hukum Rakyat 2026, Empat Regio Bawa Suara Tanah, Hutan dan Wilayah Adat

JAKARTA, TOMEI.ID | Persoalan penguasaan tanah, konflik tenurial, tekanan industri ekstraktif, hingga perjuangan mempertahankan wilayah…

23 menit ago

FGD PHA Digelar, Pemprov Papua Tengah Perkuat Regulasi Perlindungan Anak di Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah terkait…

6 jam ago

KLB Campak Jadi Perhatian, Sidey Perkuat Persiapan Imunisasi ORI

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Distrik Sidey bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sidey memperkuat…

6 jam ago

Polda Papua Tengah Musnahkan 4,7 Gram Sabu, Pengembangan Ungkap Narapidana Lapas Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Polda Papua Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,7 gram…

6 jam ago

Agustinus Anggaibak Dorong Enam Provinsi Sepakati Definisi OAP, Perdasus Papua Tengah harus Dievaluasi

NABIRE, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendorong enam provinsi di Tanah Papua…

6 jam ago

KPK Soroti Area Rentan Korupsi, Pemprov Papua Tengah Diminta Perkuat Tata Kelola Dana Otsus

NABIRE, TOMEI.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat tata…

9 jam ago