TPNPB Minta Australia dan Selandia Baru Tidak Campur Aduk Masalah Penyeludupan Senjata dan Penyanderaan Philips Mark Marthens

JAYAPURA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB sayap militer OPM dengan sigap meminta kepada kepolisian Australia dan Selandia Baru untuk tidak mencampuradukkan masalah penyeludupan senjata dan penyanderaan Kapten Philips Mark Marthens di Papua.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) TPNPB OPM, Sebby Sambom, dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (14/9/2025).

Menurut Sebby, TPNPB membebaskan Kapten Philips Mark Marthens demi kemanusiaan dan menegakkan hukum humaniter internasional.

“Kasus penyanderaan Kapten Philips Mark Marthens oleh Egianus Kogoya dan pasukannya di Paro, Nduga, Papua pada 7 Februari 2023 terjadi karena situasi perang dan telah melanggar protokol TPNPB karena memasuki wilayah perang,” jelas Sebby Sambom, Minggu (14/9/2025).

TPNPB menyatakan tidak mengetahui adanya penyeludupan senjata dari Australia untuk pasukan TPNPB di Papua dan tidak ada koordinasi dengan pihak terkait. Mereka juga menghargai pendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua di Australia, Selandia Baru, dan seluruh dunia yang melakukan advokasi dan melindungi orang Papua.

TPNPB meminta Pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mendukung perjuangan orang Papua menentukan nasibnya sendiri, mengingat Papua berada di kawasan Pasifik.

“Masalah Papua harus menjadi masalah negara-negara Pasifik yang harus diselesaikan,” tegas pernyataan TPNPB.

Selama 18 bulan, Kapten Philips Mark Marthens berada bersama pasukan TPNPB di Nduga, dan TPNPB menjamin keamanannya walaupun ada ancaman serangan militer Indonesia. Pembebasan Kapten Philips Mark Marthens membuktikan TPNPB mengikuti protokol hukum humaniter selama perang melawan militer pemerintah Indonesia di Tanah Papua.

Siaran pers ini ditandatangani oleh Jenderal Goliat Tabuni selaku Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum). [*].