Berita

TPNPB Serukan Penghentian Perang Suku di Papua, Konflik Horizontal Dinilai Perparah Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerukan penghentian perang suku dan konflik horizontal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.

Kelompok tersebut menilai bentrokan antarsesama orang Papua hanya akan memperbesar korban jiwa serta memperburuk situasi kemanusiaan di tengah meningkatnya konflik bersenjata dan operasi keamanan di berbagai daerah.

Seruan itu disampaikan melalui siaran pers tertanggal Kamis (14/5/2026) yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Dalam pernyataannya, TPNPB meminta masyarakat Papua mengedepankan penyelesaian damai melalui mekanisme adat dan mediasi para kepala suku.

“Perang suku antar sesama orang Papua yang sudah terjadi di Wamena, Timika, Nabire dan wilayah lain di Tanah Papua agar hal itu jangan terulang kembali,” demikian isi pernyataan tersebut.

TPNPB menilai persoalan antarkelompok masyarakat Papua seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah adat dan rekonsiliasi, bukan dengan kekerasan yang dinilai dapat memperpanjang konflik sosial di tengah masyarakat.

Menurut kelompok tersebut, konflik horizontal yang terus berlangsung tidak hanya memicu korban jiwa, tetapi juga memperlemah persatuan masyarakat asli Papua di tengah situasi keamanan yang disebut masih belum stabil di sejumlah wilayah.

Selain menyoroti konflik sosial, TPNPB juga menyinggung operasi militer dan bentrokan bersenjata yang disebut masih berlangsung di beberapa daerah, seperti Tembagapura, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, hingga Wamena.

Dalam pernyataannya, TPNPB turut menyerukan persatuan masyarakat Papua dari Sorong hingga Merauke dan meminta agar tidak lagi muncul perbedaan identitas antarkelompok masyarakat Papua, termasuk dikotomi antara masyarakat pesisir dan pegunungan.

“Hentikan membedakan orang pantai dan gunung, karena kita adalah satu ras dan bangsa Papua,” tulis TPNPB dalam siaran pers yang dikutip tomei.id di Nabire, Jumat (15/5/2026).

TPNPB juga menyebut konflik berkepanjangan, baik konflik sosial maupun konflik bersenjata, telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat Papua, terutama warga sipil yang berada di wilayah konflik.

Siaran pers tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait isi siaran pers tersebut. Tomei.id akan terus memperbarui informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

SK Mendagri Sudah Terbit, Wamendagri Desak 11 Anggota DPRP Papua Pegunungan Segera Dilantik

JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…

11 jam ago

HUT ke-54 Pemuda Sinar Bintang Daud, Teguhkan Iman dan Regenerasi Menuju 100 Tahun

DOGIYAI, TOMEI.ID | Memasuki usia ke-54 tahun, Pemuda Kelompok Sinar Bintang Daud meneguhkan komitmen untuk…

11 jam ago

Klarifikasi, Nanci Tegaskan Tak Usir Wartawan dari RDP: Forum Disebut Bersifat Terbatas

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPRK Nabire, Nanci Karolin Worabay, menegaskan dirinya bukan pihak yang meminta…

11 jam ago

Solidaritas Merauke Desak PSN Papua Selatan Dihentikan Usai Pemerintah Janji Setop Deforestasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan…

17 jam ago

Diundang Meliput, Wartawan Malah Diusir dari RDP oleh DPRK Nabire, Ada Apa?

NABIRE, TOMEI.ID | Seorang wartawan Mitrapol.com, Stefatunus Tawas, diminta meninggalkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP)…

17 jam ago

LBH Papua Laporkan Dugaan Penganiayaan Ketua MPM Uncen oleh Anggota Polresta Jayapura ke Polda Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ketua Majelis…

18 jam ago