NABIRE, TOMEI.ID | TPNPB sayap militer OPM mengumumkan duka nasional atas gugurnya tiga anggota mereka dan tewasnya 12 warga sipil dalam operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Rabu (15/10/2025). Tragedi ini memicu kecaman keras terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI dari Satgas Rajawali II.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, pada Minggu (19/10/2025), TPNPB mengungkapkan bahwa ketiga anggotanya yaitu Kapten Ipe Kogoya, Poli Kogoya, dan Januari Murib gugur setelah ditangkap dan diduga mengalami penyiksaan sebelum dieksekusi tanpa adanya kontak senjata.
TPNPB juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya 12 warga sipil di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, yang diduga ditembak oleh aparat TNI. Di antara para korban, terdapat seorang ibu rumah tangga dan seorang warga dengan gangguan kejiwaan.
Manajemen Markas Pusat TPNPB turut menyampaikan duka atas wafatnya Jenderal Jeck Melyan Kemong pada Sabtu (18/10/2025) karena faktor usia, serta gugurnya Brigjen Lamek Alipky Taplo bersama tiga anggota TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel dalam serangan udara di Kiwirok, Papua Pegunungan, pada Minggu (19/10/2025).
Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Jenderal Goliat Tabuni, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya seluruh pasukan dan tewasnya warga sipil. “Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menerima mereka di sisi kanan-Nya,” tulisnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Jubir TPNPB, Sebby Sambom.
TPNPB juga menyoroti langkah kontroversial pemerintah yang memberikan kenaikan pangkat kepada 52 anggota TNI usai operasi militer di Intan Jaya. Dalam pernyataannya, TPNPB mengecam kebijakan tersebut sebagai tindakan “keliru dan tidak manusiawi” yang dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil.
“Negara Indonesia masih melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua dan menaikkan pangkat aparat setelah menewaskan warga sipil,” tulis pernyataan tersebut, menambahkan bahwa tindakan ini mencerminkan impunitas yang terus berlanjut di Papua.
TPNPB menuding bahwa operasi militer yang terus dilakukan di wilayah pegunungan tengah Papua merupakan indikasi bahwa negara “tidak menghargai nyawa orang Papua, kecuali sumber daya alamnya.”
TPNPB menyerukan agar pemerintah segera menghentikan operasi militer dan membuka dialog yang inklusif dengan masyarakat Papua.
Siaran pers ini ditandatangani oleh pimpinan tertinggi TPNPB-OPM, yakni Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
