NABIRE, TOMEI.ID |Ketergantungan Papua Tengah terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi tantangan yang harus dijawab dengan meningkatkan produksi lokal secara serius, sistematis, mandiri, berdaulat dan berkelanjutan demi rakyat seutuhnya.
BACA JUGA: Gubernur Meki Nawipa Dorong Pangan Lokal Jadi Penggerak Ekonomi Petani Papua Tengah
Pemerintah juga diminta memastikan pendampingan petani memberikan hasil nyata, bukan sekadar menjalankan program dan pelatihan yang hanya menjadi ajang pencitraan, formalitas seremonial, dan pemborosan anggaran tanpa dampak nyata di lapangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, menyoroti persoalan tersebut saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian di Nabire, Rabu (14/10/2026).
BACA JUGA: TPHKP Papua Tengah Perkuat Penyuluh Pertanian, Dorong Kemandirian Petani
Menurut Tumiran, persoalan pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu dinas. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan penyuluh pertanian harus bekerja sama untuk memperkuat kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Semua bahan pangan yang kita konsumsi setiap saat, setiap hari ini, kita mengalami ketergantungan yang sangat tinggi dari pasokan-pasokan yang berasal dari luar,” ujar Tumiran.
Produksi Beras Lokal Masih Terbatas
Kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan konsumsi menjadi salah satu tantangan yang menjadi sorotan di Papua Tengah. Ia menyebut kebutuhan beras Papua Tengah hampir mencapai 80 ribu ton per tahun, sedangkan produksi lokal masih terbatas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Papua Tengah untuk konsumsi penduduk mencapai 3.467,26 ton pada 2024. Pada 2025, produksi tersebut turun menjadi 2.172,85 ton.
Data tersebut memperlihatkan tantangan besar dalam meningkatkan produksi beras lokal. Namun, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan hasil panen. Ketersediaan bibit, pupuk, pendampingan petani, pengolahan hasil, dan distribusi juga perlu mendapat perhatian.
Tumiran mengakui, pengiriman bahan pangan dari Nabire dan Timika menuju wilayah pedalaman menghadapi tantangan transportasi. Karena itu, menurutnya, peningkatan produksi dan perbaikan distribusi perlu menjadi bagian dari upaya bersama.
Selain menyoroti ketergantungan pangan, Tumiran mengingatkan agar pelatihan penyuluh pertanian tidak berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak bagi petani.
“Jangan hanya digunakan sebagai seremonial belaka yang nantinya tidak ada dampak kepada pertanian,” tegasnya.
Ia meminta penyuluh menjalankan tugas pendampingan secara konsisten dan memahami persoalan yang dihadapi petani di wilayah masing-masing.
Penyuluh diharapkan membantu mengidentifikasi kebutuhan bibit, pupuk, obat-obatan, serta kendala lain yang menghambat kegiatan pertanian. Dengan demikian, pelatihan harus diikuti penerapan pengetahuan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Pangan Lokal Harus Memberi Nilai Tambah
Tumiran juga mendorong pengembangan komoditas pangan lokal sesuai potensi setiap wilayah di Papua Tengah, termasuk keladi, ubi, dan jagung.
Menurutnya, hasil pertanian tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam dan memanen. Pengolahan pascapanen perlu dikembangkan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah, dapat dipasarkan, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Potensi pangan lokal di wilayah pedalaman, kata Tumiran, perlu terus dikembangkan meskipun menghadapi kendala transportasi dan distribusi.
Penguatan produksi, pendampingan petani, pengolahan hasil, dan pemasaran harus berjalan beriringan agar pertanian memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan petani. Peningkatan kapasitas penyuluh perlu terlihat dari pendampingan di lapangan, sementara pengembangan pangan lokal harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Papua Tengah. [*].
