Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

KNPB Nabire Gelar Pendidikan Politik bagi Sektor Yamewa, Bahas Sejarah dan Struktur Organisasi

NABIRE, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire menggelar pendidikan politik bagi anggota…

10 jam ago

Hadapi KLB Campak, Puskesmas Mokwam Siapkan ORI dan Kejar Cakupan 95 Persen

MANOKWARI, TOMEI.ID | Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat…

10 jam ago

Masyarakat Tibai Minta Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire Buka Akses Jalan Darat dan Listrik

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Kampung Tibai, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…

11 jam ago

100 lebih Mahasiswa Yahukimo Kehilangan Tempat Tinggal, Mengungsi di Gereja GIDI Manokwari

MANOKWARI, TOMEI.ID | Lebih dari 100 mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang sedang menempuh…

13 jam ago

Jembatan Gantung Sungai Minabu Mulai Terwujud, Warga Pugisiga Apresiasi Pemkab Intan Jaya

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Pembangunan jembatan gantung di Sungai Minabu yang menghubungkan Kampung Pugisiga dan…

1 hari ago

PASTI Kukuhkan Pengurus DPW dan DPC di Delapan Kabupaten Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Pimpinan Pusat Partai Setara Indonesia (DPP PASTI) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan…

1 hari ago