JAKARTA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmen strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan emas, yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna menopang ketahanan moneter nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam keikutsertaan aktif pada Diskusi Panel Terpadu Indonesia Emas 2045 yang digelar di Jakarta, 5–6 Mei 2026, dengan mengusung tema “Strategi Integrasi Hulu ke Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat.”
Forum strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan nasional, meliputi pimpinan BUMN sektor pertambangan, pejabat tinggi kementerian teknis, sektor perbankan, serta lembaga riset nasional, antara lain MIND ID, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kehutanan, PT ANTAM, BRI, BRIN, serta Gubernur Papua Tengah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Papua Tengah hadir sebagai narasumber dan memaparkan materi bertajuk “Strategi Integrasi Hulu-Hilir Penguasaan Emas Menuju Ketahanan Moneter.”
Dalam paparannya, Gubernur Papua Tengah menekankan bahwa sektor pertambangan, khususnya pertambangan rakyat, harus ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang legal, produktif, dan bermartabat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
Selain itu, pendekatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah berbasis hak ulayat, bukan sekadar objek pembangunan, guna memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan.
Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa integrasi pengelolaan emas dari hulu hingga hilir memiliki nilai strategis dalam memperkuat cadangan devisa negara, sekaligus mendorong kedaulatan moneter Indonesia secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan integratif tersebut, sektor pertambangan di Papua Tengah diyakini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Dampak tersebut mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat secara luas di wilayah Papua Tengah.
Dengan strategi pengelolaan yang terarah, terintegrasi, dan berbasis keberlanjutan, Papua Tengah diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. [*].
