NABIRE, TOMEI.ID | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika, Yohanes Kemong, mendesak Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengevaluasi kepemimpinannya dan bahkan mundur dari jabatan apabila tidak mampu menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Desakan tersebut disampaikan Kemong menyusul pembongkaran pondok atau lapak usaha milik mama-mama Papua yang selama ini digunakan untuk mencari nafkah. Ia menilai kebijakan penertiban tersebut perlu dievaluasi karena menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan.
Menurut Kemong, pondok-pondok tersebut bukan sekadar bangunan sederhana di pinggir jalan, melainkan menjadi tempat mama-mama Papua memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, serta mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Ia menyayangkan apabila penertiban dilakukan tanpa disertai solusi konkret berupa penyediaan lokasi usaha alternatif yang layak bagi para pedagang terdampak.
“Saya sangat kecewa melihat mama-mama Papua harus menangis dan turun jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berjualan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan dan menyediakan tempat yang layak, bukan hanya membongkar tempat usaha mereka,” tegas Kemong, Rabu (4/11/2026).
Ia menilai penataan kota seharusnya tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan pendekatan persuasif, melakukan komunikasi dengan para pedagang, serta menyiapkan tempat berjualan yang layak sebelum melaksanakan penertiban.
Selain persoalan pembongkaran lapak, Kemong juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang dinilainya harus lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mempertanyakan besarnya anggaran daerah yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, terutama dalam penyediaan fasilitas ekonomi, pelayanan dasar, dan pemberdayaan mama-mama Papua.
Berdasarkan data APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026, belanja daerah ditetapkan sekitar Rp6,164 triliun. Sementara itu, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sekitar Rp1,116 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.
“APBD Mimika begitu besar, tetapi mama-mama Papua masih harus berjuang mencari tempat untuk berjualan. Kalau mereka membutuhkan tempat usaha, kenapa pemerintah tidak membantu menyediakan fasilitas yang layak? Jangan sampai anggaran lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan seremonial dan perjalanan, sementara kebutuhan masyarakat kecil tidak diperhatikan,” ujarnya.
Kemong juga menyinggung persoalan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Mimika. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga.
Sebagai anggota DPR Papua Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika, ia mengaku prihatin melihat mama-mama Papua harus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi setelah tempat usaha mereka dibongkar.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena masyarakat kecil, khususnya perempuan Papua yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian ruang usaha.
Atas dasar itu, Kemong meminta Johannes Rettob melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penataan kota, pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Bahkan, ia secara terbuka mendesak Bupati Mimika mundur apabila tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat asli Papua.
“Kalau memang tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat asli Papua, lebih baik mundur. Masih ada anak-anak daerah yang mampu memimpin Mimika. Jangan sampai mama-mama Papua terus menangis hanya karena mereka mencari nafkah untuk keluarganya,” tegasnya.
Kemong berharap Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya berorientasi pada penataan wilayah perkotaan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan ruang ekonomi, perlindungan, dan kesempatan usaha bagi masyarakat kecil.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk kemampuan pemerintah dalam melindungi sumber penghidupan mama-mama Papua serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. [*]
