Yonathan Demme Tangdilintin Masuk Kloter Kedua Tubuh KPK Utusan Mendagri Jabat Kepala Daerah

tomei.id | Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yonathan Demme Tangdilintin resmi dilantik sebagai Pj Bupati Mimika oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik di Aula Kantor Gubernur di Jalan Merdeka, Nabire, Senin (13/1/2025).

Yonathan diketahui adalah Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, apakah Yonathan merupakan satu-satunya pegawai KPK yang menduduki jabatan sebagai penjabat daerah di Provinsi Papua Tengah?

Tim Juru Bicara KPK RI, Budi Prasetyo kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, Yonathan merupakan orang kesekian yang dipercayakan pemerintah pusat melalui Mendagri untuk menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Baca Juga : Pj Gubernur Papua Tengah Lantik Yonathan Demme Tangdilintin Jadi Pj Bupati Mimika

“Jadi pak Yonathan masuk dalam kloter kedua di tubuh KPK yang dipercayakan oleh Mendagri sebagai kepala daerah,” kata Budi kepada awak media. 

Dikatakan, pada tahun 2025, KPK mendapat penugasan sebagai Pj kepala daerah sebanyak enam orang.

“Di kloter pertama, KPK mendapat tiga penugasan. Tiga daerah tersebut yaitu menjabat sebagai Pj Bupati satu di antara kabupaten di di Jawa barat, selanjutnya di NTT, dan Kalimantan Barat,” ujarnya.

“Kemudian di kloter kedua, KPK juga mendapat penugasan di Kabupaten Mimika, Bangka, Kabupaten Kudus,”lanjutnya.

Budi Prasetyo bilang, dengan penunjukkan Penjabat dari tubuh KPK adalah sebuah penugasan dan kehormatan bagi KPK.

Karena selama ini, menurutnya,  KPK cukup intens memberikan pendampingan kepada kepala daerah baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota, diantaranya koordinasi suversi melalui instrumen monitoring for prevention.

“Jadi, disitu kami menjabarkan ada sebanyak delapan fokus area yaitu diantaranya penguatan atau optimalisasi pendapatan daerah dan sebagainya,” katanya.

Budi mengatakan, pihaknya bakal membantu Pj Bupati Mimika dalam melakukan pemetaan kembali apa yang menjadi permasalahan dasar dan juga apa yang menjadi prioritas daerah itu. 

“KPK dengan latarbelakang pemberantasan korupsi, tentunya akan memulai identivikasi titik-titik sektor mana saja yang rentan korupsi dan sektor mana yang penting untuk dilakukan optimalisasi untuk perbaikan pelayanan publik, perbaikan pendapatan asli daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [*].