361 Pejabat Pemkab Manokwari Dilantik, Hermus Tekankan Kinerja Nyata dan Pelayanan Publik

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari melantik sekitar 361 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Senin, (5/10/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sekaligus momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi. Setelah menerima amanah, para pejabat dituntut membuktikan kepercayaan tersebut melalui disiplin, kompetensi, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, memberikan arahan kepada jajaran pejabat yang dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan harus diterjemahkan menjadi kinerja nyata dan terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Hermus, birokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, para pejabat dituntut mampu menjalankan tugas secara produktif, membangun sinergi, serta memastikan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.

Hermus menekankan bahwa pemerintah daerah tidak membutuhkan pejabat yang hanya menjalankan rutinitas administratif. Setiap pejabat harus mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan, menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja, dan menghadirkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang saya minta bukan imbalan materi, tetapi kinerja nyata. Saya ingin ada terobosan-terobosan konkret sehingga kepemimpinan kita meninggalkan legacy, warisan kebaikan bagi masyarakat Manokwari,” ujar Hermus.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat harus dijaga melalui kerja yang sungguh-sungguh. Koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sendiri-sendiri dan setiap program dapat dilaksanakan secara terarah.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari, Jatmiko, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan, tetapi momentum untuk memastikan setiap pejabat bekerja berdasarkan kompetensi, disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta pelayanan publik.

Jatmiko menjelaskan, pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, dan perilaku. Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja yang baik sesuai tugas dan tanggung jawab pada tempat masing-masing.

Ia juga mengingatkan para pejabat agar mampu menjadi teladan bagi aparatur lainnya, terutama dalam menjaga kedisiplinan dan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Penekanan BKN tersebut menempatkan kinerja sebagai ukuran penting setelah pelantikan. Jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur birokrasi, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kemampuan menjalankan pekerjaan secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik.

Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kebersamaan diperlukan karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan berbagai perangkat daerah dengan tugas dan kewenangan yang saling berkaitan. Komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab bersama menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan pemerintahan berjalan secara efektif.

Dengan jumlah sekitar 361 pejabat yang menerima amanah, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengisi struktur pemerintahan, tetapi memastikan seluruh perangkat birokrasi mampu bekerja secara efektif dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Masyarakat menjadi pihak yang akan merasakan langsung dampak dari kualitas kerja aparatur. Karena itu, disiplin, kompetensi, koordinasi antarinstansi, pencapaian program, serta kualitas pelayanan menjadi ukuran penting dalam melihat hasil penataan aparatur tersebut.

Pelantikan ini sekaligus menjadi titik awal bagi para pejabat untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata. Setiap pejabat dituntut memahami tugasnya, menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, jabatan juga membawa konsekuensi pertanggungjawaban. Setiap keputusan dan pekerjaan yang dilakukan aparatur akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Karena itu, keberhasilan pelantikan tidak berhenti pada prosesi pengucapan sumpah/janji jabatan. Ukuran sesungguhnya berada pada kemampuan para pejabat menjalankan tugas setelah kembali ke tempat kerja masing-masing.

Jabatan adalah kepercayaan. Kinerja menjadi pembuktiannya, sedangkan pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan secara profesional, disiplin, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. [*]