NABIRE, TOMEI.ID | Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kendala pelayanan di lapangan. Program ini ditargetkan kembali beroperasi pada 30 Maret 2026 dengan sistem baru yang lebih ketat dan terstandar.
Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, pengelola dapur SPPG, yayasan, ahli gizi, hingga mitra pelaksana.
“Ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Saat beroperasi kembali nanti tidak boleh ada kesalahan atau kejadian serupa,” tegas Marsel kepada wartawan di Nabire, Jumat (20/3/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan MBG sebelumnya adalah ketidakteraturan jadwal distribusi makanan, yang berdampak pada kualitas konsumsi siswa.
Ke depan, jelas Marsel, BGN akan menyeragamkan sistem pelayanan, termasuk penetapan waktu distribusi makanan yang harus diterima siswa paling lambat pukul 09.00 pagi.
“Jangan sampai ada yang makan jam 10 atau jam 11. Itu berisiko, bahkan bisa menyebabkan makanan basi dan berdampak pada kesehatan anak,” ujarnya.
Selain itu, selama masa libur, seluruh karyawan dapur tetap diwajibkan masuk kerja untuk menjaga kebersihan dapur dan lingkungan, sesuai petunjuk teknis BGN. Hal ini dilakukan guna memastikan standar higienitas tetap terjaga sebelum operasional kembali dimulai.
Marsel juga mengakui adanya tantangan geografis dalam distribusi MBG, terutama di wilayah dengan jangkauan luas seperti Yaro. Dalam beberapa kasus, distribusi bahkan melampaui batas standar operasional (SOP) radius 6 kilometer.
“Kalau ikut SOP, ada anak-anak yang tidak terlayani. Jadi kami ambil kebijakan fleksibel, tapi tetap mempertimbangkan kemampuan dapur,” katanya.
Saat ini, satu dapur di wilayah Yaro harus melayani hingga 20 sekolah dengan total sekitar 2.900 siswa, dengan jarak tempuh mencapai 12 kilometer. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan distribusi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN berencana menambah dua dapur baru di wilayah Kalibobo dan Girimulyo pada awal April, sehingga total dapur MBG di Nabire menjadi 14 unit.
Penambahan ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Di sisi lain, Marsel juga menyoroti keterbatasan tenaga ahli gizi yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak secara nasional.
“Profesi ahli gizi sangat dibutuhkan. Kami masih kekurangan dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi untuk bergabung,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1705/Nabire, Letnan Kolonel (Letkol) Dwi Palwanto Tirta Mentari yang hadir sebagai pembina MBG di Nabire menekankan pentingnya pengawasan terpadu serta pelibatan masyarakat dalam rantai pasok program tersebut.
Ia mendorong peran Babinsa untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi komoditas lokal yang dapat diserap oleh dapur MBG.
“Kalau ada kelebihan komoditas di masyarakat, itu bisa dimanfaatkan untuk MBG. Jadi bukan hanya anak-anak yang dapat manfaat, tapi ekonomi masyarakat juga bergerak,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam optimalisasi pengawasan di lapangan.
“Babinsa satu wilayah hanya satu orang, sementara tugas lain juga banyak. Karena itu perlu keterlibatan semua pihak untuk mengawasi program ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Semua lapisan masyarakat harus ikut mengawasi agar program ini benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem, BGN Nabire berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberi manfaat maksimal, baik bagi siswa penerima maupun masyarakat sekitar. [*].
