MANOKWARI, PAPUA BARAT | Evaluasi kinerja yang dilakukan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Pendidikan memicu desakan agar langkah serupa diterapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (DPD KP2IT) Papua Barat, Pilatus Lagoan, menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada satu dinas, melainkan harus menjadi mekanisme pembinaan yang berlaku setara bagi seluruh OPD.
Sorotan terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan muncul dalam Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rabu (1/7/2026). Dalam rapat tersebut, Gubernur mengungkapkan realisasi Program Papua Barat Sehat Tahun Anggaran 2025 baru mencapai sekitar 4,6 persen dari pagu anggaran Rp50 miliar. Capaian itu menjadi dasar dilakukannya evaluasi dan pembenahan di lingkungan dinas.
Pilatus menilai ukuran penilaian yang sama harus diberlakukan terhadap OPD lain apabila ditemukan rendahnya penyerapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, maupun tidak tercapainya target kinerja.
“Kalau satu dinas dievaluasi karena kinerjanya belum optimal, maka dinas-dinas lain juga perlu dievaluasi apabila menghadapi persoalan serupa. Standar penilaian harus berlaku sama bagi semua OPD agar tercipta rasa keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi yang objektif, transparan, dan konsisten akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong setiap OPD meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pelayanan publik. [*].
