JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi wartawan mengenai informasi mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dilansir sejumlah media nasional, Budi Arie membenarkan kabar tersebut. Bahkan, konfirmasi yang sama juga disampaikan dalam tayangan video sejumlah media nasional terpercaya. “Betul,” ujar Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Rabu (11/11/2026).
Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma setelah Presiden Prabowo kembali dari agenda kunjungan kerja.
“Betul,” ujarnya ketika ditanya mengenai informasi penyerahan surat tersebut di Halim.
Informasi mengenai pengunduran diri Gibran kemudian menjadi perhatian luas setelah sejumlah media nasional melaporkan konfirmasi serupa dari Budi Arie dan sumber yang mengetahui perkembangan tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Gibran, Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Wakil Presiden yang merinci secara lengkap tahapan administratif setelah surat pengunduran diri tersebut disampaikan.
Berawal dari Niat Mundur
Kabar penyerahan surat pengunduran diri itu merupakan kelanjutan dari perkembangan yang terjadi sehari sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menolak niat yang disampaikan Gibran.
Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah masukan dan saran mengenai langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi persoalan yang berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya Gibran menghadapi persoalan hukum dan politik yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Gibran sebelumnya juga disebut menghormati berbagai aspirasi, kritik dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tekanan Politik Menguat
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika dinamika politik di parlemen juga semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dilaporkan menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan proses politik terhadap Gibran.
Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota DPR yang mendukung usulan tersebut berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang dan PAN satu orang.
Total dukungan tersebut mencapai 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat itu muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Dinamika tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah adanya perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Tekanan politik di DPR menjadi salah satu perkembangan yang mengiringi polemik tersebut, meskipun proses politik dan proses hukum memiliki mekanisme masing-masing.
Surat Disebut Disampaikan di Halim
Perkembangan terbaru pada Rabu (11/11/2026) terjadi setelah Presiden Prabowo kembali dari agenda kunjungan kerja.
Budi Arie membenarkan informasi bahwa Gibran kembali menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden.
Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat tersebut dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma.
Keterangan Budi Arie itu kemudian memperkuat informasi mengenai langkah Gibran setelah sehari sebelumnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden di Istana.
Meski demikian, informasi mengenai detail lengkap proses penyerahan surat, waktu pasti pertemuan dan dokumen administratif yang menyertai pengunduran diri tersebut belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak Istana.
Gibran sendiri hingga perkembangan terakhir yang dilaporkan belum memberikan keterangan pers langsung mengenai pengunduran dirinya.
Status Formal Menunggu Mekanisme Ketatanegaraan
Penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional.
Namun, pengunduran diri seorang Wakil Presiden dan penetapan status jabatan secara formal tetap harus ditempatkan dalam mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Karena itu, penyerahan atau penyampaian surat pengunduran diri tidak serta-merta boleh dicampuradukkan dengan seluruh tahapan formal pemberhentian dan pengisian jabatan.
Proses selanjutnya akan bergantung pada mekanisme konstitusional serta langkah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menangani kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan mengenai mekanisme tersebut menjadi perhatian karena jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang pengisian dan pengaturannya memiliki prosedur tersendiri.
Sejumlah laporan juga menyebut perkembangan pengunduran diri Gibran akan berkaitan dengan proses formal di lembaga negara terkait.
Namun, rincian mengenai tahapan yang benar-benar akan ditempuh masih menunggu penjelasan resmi dari otoritas yang berwenang.
Istana dan Gibran Belum Beri Penjelasan Lengkap
Hingga Rabu malam, belum terdapat keterangan pers resmi yang menjelaskan secara lengkap seluruh tahapan setelah surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Pihak Istana belum memberikan penjelasan terperinci mengenai status administrasi surat tersebut.
Demikian pula, belum ada pernyataan langsung dari Gibran yang menjelaskan alasan, waktu pengunduran diri maupun tahapan selanjutnya yang akan ditempuh.
Situasi tersebut membuat publik masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah dan lembaga negara terkait mengenai perkembangan terbaru.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran saat ini telah mendapat konfirmasi dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sementara penjelasan mengenai tahapan formal dan status ketatanegaraan selanjutnya masih menunggu keterangan dari pihak yang berwenang.
Perkembangan ini menjadi salah satu peristiwa politik nasional yang menyita perhatian publik karena menyangkut jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia serta dinamika hubungan antarlembaga negara.
Tomei masih memantau perkembangan situasi dan menunggu keterangan resmi dari Istana, Gibran Rakabuming Raka serta lembaga negara terkait untuk memastikan seluruh informasi dan tahapan konstitusional yang berkembang dapat disajikan kepada publik secara akurat, berimbang dan bertanggung jawab. [*]
