JAYAPURA, TOMEI.ID | Hari kedua Festival Literasi dan Resiliensi Papua 2025 menjadi sorotan publik setelah Dewan Gereja Papua memaparkan data terbaru tentang situasi pengungsi internal di Tanah Papua.
Sesi yang digelar pada Kamis (20/11/2025) di Aula Gereja Katolik Paroki Kristus Terang Dunia, Waena, dipadati aktivis, peneliti, pegiat kemanusiaan, dan masyarakat yang ingin mengetahui kondisi para pengungsi dari wilayah konflik, terutama Maybrat dan Nduga.
Dalam sesi wawancara, Eneko Pahabol selaku Staf Dewan Gereja Papua mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2025, sedikitnya 103.000 warga Papua terpaksa mengungsi akibat operasi bersenjata di sejumlah wilayah.
“Sedikitnya 103.000 warga Papua terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata,” kata Eneko.
Data ini kami kumpulkan bersama gereja, NGO, dan Human Rights Monitor dari wilayah Yaukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, Puncak, sampai Tambrauw.
Ia menegaskan bahwa tidak semua data dapat dipublikasikan secara terbuka demi menjaga keselamatan para pengungsi.
“Mayoritas pengungsi berasal dari wilayah operasi militer. Selama aparat masih berada di sana, mereka belum aman untuk pulang,” tambahnya.
Menurut Dewan Gereja Papua, wilayah dengan pengungsian paling lama adalah Kabupaten Nduga, yang sejak 2018 terus mengalami perpindahan paksa warga.
“Mereka sudah bertahun-tahun hidup berpindah. Sebagian bahkan terpaksa masuk PNG karena serangan udara dan darat,” ungkap Eneko.
Salah satu dampak paling serius adalah terputusnya akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi.
“Banyak anak tidak bisa sekolah karena NIK mereka masih terdaftar di kabupaten asal. Mereka tidak bisa mendaftar sekolah di Wamena atau kota lainnya. Ini mengancam hilangnya satu generasi Papua,” ujarnya.
Dewan Gereja Papua juga menyoroti minimnya bantuan kesehatan dan sulitnya akses ke layanan medis.
“Kadang bantuan hanya ditaruh di pos tentara untuk difoto. Kami tidak tahu apakah benar sampai ke pengungsi,” beber Eneko.
Dalam sesi tersebut, Dewan Gereja Papua menyerukan pentingnya penyediaan ruang aman dan netral bagi para pengungsi.
“Sekolah dan puskesmas sudah tidak aman bagi mereka. Negara harus sediakan lokasi khusus agar gereja dan tim kemanusiaan bisa melayani tanpa dicurigai,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog.
“Konflik tidak akan selesai tanpa dialog antara negara dan TPN–OPM. Harus ada ruang netral. Apa pun pilihan rakyat, yang penting dialog damai dibuka,” ujar Eneko.
Kegiatan hari kedua ditutup dengan sesi refleksi bersama lembaga gereja dan pegiat kemanusiaan. Para peserta menegaskan bahwa literasi adalah sarana penting untuk merawat ingatan dan memperjuangkan martabat manusia di tengah situasi konflik berkepanjangan di Papua.
Festival akan berlanjut pada Jumat (21/11/2025) dengan rangkaian diskusi dari perspektif teologi, seni, dan sejarah. [*].
