Berita

Diadang Polisi! Kepala Distrik Kamuu Gagal Akses TKP, Ada Apa di Balik Kematian JE?

DOGIYAI, TOMEI.ID | Upaya Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe, untuk mendatangi lokasi ditemukannya jenazah mendiang JE di Moanemani justru dihadang aparat kepolisian. Peristiwa ini memicu pertanyaan serius: ada apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian JE?

Insiden tersebut terjadi pada Selasa (31/3/2026) di depan Gereja Ebenezer, saat Auwe berusaha memastikan langsung situasi di lapangan usai menerima informasi adanya kericuhan di sekitar pasar.

Namun alih-alih mendapat akses, ia justru dihentikan dan diminta kembali oleh aparat keamanan.

“Saya langsung ke TKP untuk mengetahui motifnya. Tapi saya justru disuruh kembali oleh pihak keamanan,” ujar Auwe kepada awak media, Kamis (2/4/2026).

Penghadangan terhadap kepala distrik di wilayahnya sendiri dinilai tidak lazim. Situasi ini memunculkan dugaan adanya informasi penting yang sengaja dibatasi, bahkan berpotensi ditutup dari publik.

Auwe menegaskan dirinya tidak sendiri. Ia datang bersama Kapolsek Kamuu, namun tetap tidak diperbolehkan mendekati lokasi.

“Saya bersama Kapolsek Kamuu, tapi tetap dibatasi oleh pihak keamanan untuk ke TKP,” katanya.

Dua Kali Dihalang, Berujung Intimidasi

Tidak berhenti di situ, beberapa jam kemudian Auwe kembali mencoba turun ke lapangan bersama wartawan untuk melakukan mediasi dengan kelompok pemuda yang memblokir jalan. Namun, di Jalan Masuk Susteran, mereka kembali dihadang aparat.

“Kami dihadang oleh sekelompok polisi dan bahkan diancam dengan kata-kata yang membuat kami trauma,” ungkap Auwe.

Perlakuan tersebut dinilai semakin memperkuat kesan adanya tekanan di lapangan, bukan sekadar pengamanan situasi.

Ancaman: “Akan Meratakan Habis Warga Dogiyai”

Wartawan yang ikut dalam rombongan, Aleks Waine, membenarkan adanya penghadangan tersebut. Ia bahkan mengungkap dugaan ancaman serius dari oknum aparat.

“Ada anggota polisi bernama William yang mengancam akan meratakan habis warga Dogiyai. Dia juga bilang ke depan masyarakat tidak boleh melakukan demonstrasi,” tuturnya.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas, karena tidak hanya bernada intimidatif, tetapi juga berpotensi melanggar hak sipil masyarakat.

Selain itu, aparat juga disebut meminta masyarakat untuk mengungkap pelaku pembunuhan JE.

“Mereka minta masyarakat ungkap pelaku. Padahal itu tugas polisi, bukan masyarakat,” tegas Aleks.

Dugaan Penutupan Fakta Menguat

Serangkaian penghadangan, pembatasan akses, hingga dugaan ancaman di lapangan kini mengarah pada satu pertanyaan besar: apakah ada fakta yang sedang disembunyikan?

Hingga berita ini diturunkan, Kepolisian Resor Dogiyai belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden tersebut.

Minimnya transparansi justru memperkuat kecurigaan publik bahwa penanganan kasus kematian JE tidak berjalan secara terbuka.

Di tengah situasi yang masih tegang, masyarakat kini menanti jawaban: apakah kebenaran akan diungkap, atau justru terus tertutup di balik barikade aparat? [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pala Wondama Didorong Naik Kelas, FATETA UNIPA dan TEP 8 UI Siapkan Produk UMKM Bernilai Tambah

TELUK WONDAMA, TOMEI.ID | Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) Universitas Papua (UNIPA) bersama Tim Ekspedisi Patriot…

2 jam ago

UNIPA Bahas Pengelolaan Kebakaran Terpadu, Indonesia–Australia Perkuat Ketahanan Iklim Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai diarahkan pada pendekatan terpadu…

2 jam ago

KNPB Nabire Desak Peninjauan Perjanjian 1962, Soroti Krisis Kemanusiaan dan Minta Mediasi Internasional

NABIRE, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire kembali menyoroti persoalan sejarah dan…

2 jam ago

Dinsos Papua Pegunungan Salurkan Bantuan ke Tujuh Panti, Lima Titik Sudah Terjangkau

WAMENA, TOMEI.ID | Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan pokok kepada panti…

3 jam ago

DPRK Nduga Pacu Dua Raperda, Fokus Stabilkan Harga dan Perluas Kerja Sama Daerah

NDUGA, TOMEI.ID | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, Papua…

3 jam ago

Gubernur Meki Tegaskan Papua Tengah Benahi Tata Kelola Otsus, Data OAP Jadi Prioritas

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat pembenahan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus)…

3 jam ago