NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah mematangkan Rencana Kerja (Renja) 2027 dengan menempatkan strategi “SPM 2+1” sebagai instrumen penguatan tata kelola, kesiapsiagaan krisis, dan pemerataan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten.
Pemantapan Renja dilakukan melalui Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Hotel Mahavira 2, Nabire, 5–7 Agustus 2026.
Workshop tersebut diarahkan untuk memastikan program kesehatan 2027 tidak berhenti pada perencanaan administratif, tetapi mampu menjawab kesenjangan pelayanan kesehatan serta kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir, pedalaman, hingga pegunungan.
Renja 2027 diselaraskan dengan visi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur, Deinas Geley, khususnya pemerataan akses layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan ketersediaan tenaga medis dan logistik kesehatan.
Penyusunan dokumen juga menyesuaikan perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ke Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting agar perencanaan program dan penganggaran kesehatan memiliki landasan regulasi yang sesuai serta lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam Renja tersebut, strategi “SPM 2+1” menjadi salah satu terobosan utama. Dua komponen SPM diarahkan untuk memperkuat peran provinsi dalam menghadapi krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Sementara unsur “+1” menempatkan Dinkes Provinsi sebagai support system bagi delapan kabupaten untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memenuhi 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dasar secara mandiri.
Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada respons ketika krisis terjadi. Pemerintah provinsi juga dituntut membangun kapasitas kabupaten agar mampu melakukan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan persoalan kesehatan secara lebih cepat.
Pendampingan UNHAS menghasilkan sejumlah penajaman substansi Renja, mulai dari perombakan draf Bab I dan II, evaluasi kinerja melalui lima kelompok kerja, hingga finalisasi Bab III serta matriks program dan pendanaan pada Bab IV.
Seluruh proses penyusunan dan penajaman tersebut dirampungkan sebelum penutupan workshop pada Jumat (7/8/2026).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, menegaskan Renja 2027 harus menjadi instrumen eksekusi kebijakan, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Rencana Kerja 2027 adalah instrumen utama untuk mengeksekusi visi Gubernur dan Wakil Gubernur secara terukur. Melalui strategi SPM 2+1, Papua Tengah tidak hanya fokus pada intervensi krisis regional, tetapi juga memastikan kabupaten mampu mencapai target pelayanan dasar,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan layanan kesehatan harus dibangun melalui kesiapsiagaan yang terencana agar pemerintah tidak selalu berada pada posisi reaktif ketika bencana atau wabah terjadi.
“Kita harus siap sebelum bencana datang, sigap saat bencana melanda, dan pulih bersama untuk bangkit lebih kuat,” harapnya.
Dinkes Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Aminuddin Syam beserta tim UNHAS dan seluruh jajaran internal Dinkes atas kontribusi dalam proses penajaman Renja 2027.
Rampungnya draf Renja menjadi pijakan awal Pemprov Papua Tengah untuk memperkuat pembangunan kesehatan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan daerah.
Melalui strategi SPM 2+1, pemerintah provinsi menargetkan delapan kabupaten tidak hanya mampu memenuhi pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam mencegah dan menghadapi krisis kesehatan dari pesisir hingga pegunungan. [*].
