WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyiapkan perubahan besar dalam sistem pendidikan, mulai dari pembentukan karakter sejak dini, penerapan sekolah berpola asrama, penguatan bahasa asing hingga pengetatan penyaluran beasiswa.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan akses dan keamanan pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengisi kebutuhan tenaga profesional serta mengelola potensi sumber daya alam (SDA) Papua Pegunungan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Pegunungan, Simon Sembor, mengatakan transformasi pendidikan dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
“Gubernur mau kita bikin proses pendidikan ini dengan cara yang beda. Dimulai dari TK/PAUD untuk membentuk karakter sejak dini agar anak-anak giat belajar, memahami bahasa Inggris, komputer, dan memiliki kepribadian yang baik. Anak-anak sekarang kalau sudah kenal HP suka lupa tata krama dan waktu belajar, makanya karakter dibentuk dari awal,” ujar Simon Sembor di Wamena, Rabu (12/8).
Menurut Simon, penguasaan bahasa Inggris, teknologi, dan pembentukan karakter sejak dini menjadi fondasi untuk membangun generasi yang lebih siap menghadapi tuntutan pendidikan dan dunia kerja.
Pada jenjang SD dan SMP, Pemprov Papua Pegunungan akan mendorong pola pendidikan berasrama. Sistem ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang berada di wilayah dengan akses pendidikan terbatas maupun menghadapi persoalan keamanan.
“Percuma kita bangun fasilitas bagus tetapi guru dan murid tidak bisa sekolah karena masalah keamanan. Dengan pola asrama, anak-anak dari daerah yang kurang aman bisa kita tarik dan tampung di satu sekolah agar mereka tetap bisa fokus belajar,” jelasnya.
Untuk jenjang pendidikan menengah atas, jelas dia, Pemprov Papua Pegunungan menyiapkan Global Training Center sebagai pusat penguatan keterampilan, terutama bahasa asing, sebelum siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kebijakan pendidikan tinggi juga akan diarahkan berdasarkan kebutuhan daerah. Pemerintah tidak lagi mengirim mahasiswa secara sembarangan, tetapi memprioritaskan bidang yang dinilai strategis, termasuk kedokteran spesialis dan pengelolaan SDA.
“Kami tidak kirim mahasiswa sembarangan. Gubernur akan menunjuk sekolah-sekolah khusus sesuai kebutuhan daerah, seperti dokter spesialis dan ahli pengelolaan SDA. Tujuannya, saat lulus mereka kembali untuk mengelola potensi alam luar biasa seperti kopi, udang selingkuh, atau alpukat. Jadi tidak ada lagi pikiran hanya untuk jadi pegawai negeri,” tegas Simon.
Arah kebijakan itu menempatkan pendidikan bukan semata sebagai jalur menuju pekerjaan, tetapi sebagai instrumen untuk mencetak SDM yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Papua Pegunungan menyatakan biaya pendidikan, pemondokan, makan hingga SPP akan ditanggung melalui anggaran Otonomi Khusus (Otsus) sesuai ketentuan program.
Namun, mulai tahun depan, penyaluran beasiswa akan diperketat. Pendaftaran dilakukan melalui sistem online resmi dengan seleksi dan prioritas bagi masyarakat kurang mampu.
“Untuk anak-anak pejabat, mohon maaf, tidak kami biayai—itu tanggungan sendiri. Beasiswa ditujukan untuk anak-anak tidak mampu. Selain itu, ada aturan batas waktu kuliah maksimal 4,5 tahun. Jika lewat dari itu, pembiayaan dihentikan agar anak-anak disiplin dan fokus belajar,” pungkasnya.
Kebijakan tersebut menandai pergeseran arah pendidikan Papua Pegunungan: karakter dibentuk sejak dini, akses pendidikan diperkuat melalui sekolah asrama, beasiswa disasar kepada kelompok kurang mampu, dan lulusan diarahkan kembali untuk mengelola potensi daerah. [*].
