NABIRE, TOMEI.ID | Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, menegaskan pentingnya optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai garda terdepan perlindungan kelompok rentan di Papua Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Kayame saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yaitu “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berbasis Sains, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”.
Menurut Herman Kayame, dalam visi pembangunan daerah tersebut, pembangunan sumber daya manusia, khususnya perempuan, anak, dan keluarga, merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang Papua Tengah.
Herman Kayame menekankan bahwa DP3AKB tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan memiliki peran strategis sebagai benteng perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan.
“Dinas P3AKB merupakan benteng pertahanan bagi kelompok paling rentan. Di balik data dan angka statistik, terdapat persoalan struktural yang harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan melalui kebijakan lintas sektor yang terintegrasi,” tegas Herman Kayame
Lebih lanjut, Herman Kayame menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi DP3AKB harus diterjemahkan ke dalam program nyata dan terukur untuk menjawab berbagai persoalan sosial di Papua Tengah.
Pertama, perlindungan perempuan menjadi respons atas masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga serta rendahnya tingkat kesejahteraan mama-mama Papua, yang diwujudkan melalui program perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Kedua, perlindungan anak diarahkan untuk menjawab belum optimalnya pemenuhan hak anak serta meningkatnya ancaman sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melalui program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Ketiga, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan budaya patriarki, melalui penguatan program pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan.
Keempat, Herman Kayame menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan sistem data gender dan anak. Data yang akurat dan terintegrasi dinilai menjadi prasyarat utama agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Seluruh program tidak akan berjalan optimal tanpa sistem data yang kuat dan tata kelola yang akuntabel, sehingga kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambah Herman Kayame.
Di akhir arahannya, Herman Kayame mengajak seluruh jajaran DP3AKB Provinsi Papua Tengah untuk bekerja dengan integritas, kepekaan sosial, dan perspektif jangka panjang, guna memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan. [*].
