DPR Papua Pegunungan Terima LHP BPK RI atas LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/6/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua Pegunungan itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyerahan LHP BPK RI tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI merupakan instrumen strategis bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

“Hasil pemeriksaan BPK RI adalah pedoman bagi kami untuk memastikan anggaran digunakan sesuai aturan. Kami berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi demi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” ujar Elopere.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami siap menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Perbaikan sistem keuangan daerah adalah bagian dari komitmen kami untuk pelayanan publik yang lebih baik,” kata John Tabo.

Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan mekanisme konstitusional yang wajib dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.

Melalui sinergi antara DPR Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan BPK RI, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi Papua Pegunungan. [*].