Berita

DPR Papua Pegunungan Wajibkan OPD Hadir di Sidang LKPJ, Mangkir Terancam Evaluasi

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan memperketat disiplin kehadiran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas terancam dievaluasi.

Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib hadir dalam sidang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kinerja pemerintah daerah setempat.

Penegasan ini disampaikan usai rapat Badan Musyawarah DPR Papua Pegunungan bersama pimpinan komisi dan anggota dewan, Kamis (23/04/2026). Sidang paripurna pembukaan dijadwalkan berlangsung Jumat (24/04/2026) dengan agenda penyerahan materi LKPJ non-APBD.

“Kami minta semua OPD wajib hadir. Selama ini banyak yang tidak hadir saat hearing dengan komisi. Ini tidak boleh terulang. Kalau masih terjadi, kami akan minta dilakukan evaluasi,” tegas Terius.

Ia menilai ketidakhadiran OPD selama ini telah menghambat fungsi pengawasan DPR serta memperlemah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di hadapan publik.

Sidang pembahasan akan dilanjutkan dengan hearing bersama OPD mitra komisi selama tiga hari, mulai Senin mendatang. Agenda ini difokuskan untuk mendalami capaian program, realisasi kerja, serta kendala yang dihadapi masing-masing OPD.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai representasi rakyat. Kami ingin memastikan kerja pemerintah benar-benar berjalan dan berdampak,” ujarnya.

Langkah tegas DPR Papua Pegunungan ini menjadi sinyal kuat dalam penegakan disiplin birokrasi sekaligus dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemuda Adat Moi Bubarkan Pertemuan Pemda Sorong dan PT Papua Agri Mandiri

SORONG, TOMEI.ID | Pemuda Adat Moi membubarkan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong bersama PT Papua…

9 jam ago

Hari Masyarakat Adat Sedunia, KOMASDELING PAPSEL Desak Penghentian Perampasan Tanah dan Pendekatan Militer di Papua

MERAUKE, TOMEI.ID | Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan sejumlah…

11 jam ago

HMPJ Jayapura Desak Perlindungan Hak Adat, Tolak Eksploitasi SDA dan Penggusuran Tanah Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap…

20 jam ago

Kopi Jadi Andalan Ekonomi, Pemprov Papua Tengah Pacu Pengembangan dari Hulu hingga Hilir

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi, sebagai salah…

20 jam ago

Tanah Adat Simapitowa Dipersoalkan, 11 Tuntutan Dibawa ke DPR Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan di Nabire, ratusan masyarakat dari Siriwo, Mapia,…

1 hari ago

BREAKING NEWS: SIMAPITOWA Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Tolak Eksploitasi Gunung Weiland

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Peduli Alam dan Manusia yang tergabung dalam Siwiwo, Mapia, Pigaiye, Piyaiye,…

2 hari ago