NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, mendorong seluruh Polres di Tanah Papua menjadikan pola pengamanan di Nabire sebagai model penanganan aksi massa yang humanis, terukur, dan tetap menghormati ruang demokrasi.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, usai memantau langsung aksi penyampaian aspirasi mahasiswa asal Puncak di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
Di tengah potensi eskalasi yang cukup tinggi, aparat keamanan dinilai mampu mengendalikan situasi tanpa memicu benturan terbuka, sekaligus tetap memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.
Bekies menilai kepemimpinan Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, menunjukkan pendekatan yang bijaksana, responsif, dan presisi dalam membaca situasi lapangan. Koordinasi lintas unsur pengamanan juga dinilai berjalan efektif sehingga potensi konflik dapat ditekan sejak dini.
“Saya melihat langsung, situasi dapat dikendalikan dengan sangat baik, profesional, humanis, terukur, cepat, presisi, efektif, dan tegas. Ini menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Meski sempat terjadi dinamika di lapangan, aparat bergerak cepat merespons setiap perkembangan secara sigap, terkoordinasi, terukur, profesional, humanis, presisi, efektif, dan penuh kendali, sehingga aksi tetap berlangsung aman, tertib, dan tidak berkembang menjadi benturan besar yang berpotensi meluas.
“Aksi berjalan tertib, tidak terjadi benturan besar. Semua dapat dikendalikan dengan baik, aman, kondusif, stabil, terukur, profesional, humanis, presisi, dan terkendali,” ujarnya.
Atas capaian tersebut, DPR Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparat keamanan yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah secara konsisten, profesional, humanis, presisi, efektif, responsif, terukur, dan berintegritas di tengah meningkatnya gelombang aspirasi publik.
“Atas nama masyarakat dan pimpinan DPR, kami menyampaikan terima kasih atas kerja maksimal aparat dalam menjaga situasi tetap kondusif,” kata Bekies.
Namun, di balik apresiasi itu, DPR Papua Tengah menegaskan tidak akan berhenti pada aspek pengamanan semata. Lembaga legislatif memastikan akan mengawal substansi tuntutan mahasiswa melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
Pansus tersebut akan bertugas mengkaji secara mendalam seluruh aspirasi yang disampaikan, sebelum kemudian dibawa ke pemerintah pusat melalui kementerian dan komisi terkait di Jakarta agar mendapat perhatian serius dan solusi konkret.
“Kami akan bentuk pansus, kemudian membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti secara serius, terukur, sistematis, komprehensif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Bekies juga menekankan pentingnya pendekatan presisi dalam penanganan konflik di Papua. Ia mengingatkan aparat agar mampu membedakan secara tegas antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata, guna mencegah dampak sosial yang lebih luas dan korban yang tidak semestinya.
“Kami minta aparat benar-benar membedakan masyarakat sipil dengan kelompok bersenjata. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan, kesalahan dalam pendekatan keamanan berpotensi memicu reaksi publik yang lebih luas, termasuk gelombang aksi di berbagai daerah yang dapat memperkeruh situasi sosial dan politik.
“Jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya akan meluas dan memicu aksi di berbagai tempat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Bekies menegaskan DPR Papua Tengah akan terus berada di garis depan dalam mengawal aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong solusi yang adil, terukur, dan tidak memicu konflik baru di Tanah Papua.
“Ini menjadi bagian dari evaluasi bersama agar ke depan penanganan lebih tepat dan tidak menimbulkan konflik baru,” tutupnya. [*]
