DOGIYAI, TOMEI.ID | Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, terus menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Gelombang kritik terutama datang dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan warga adat yang mengkhawatirkan dampak sosial, lingkungan, dan budaya dari wacana pemekaran tersebut.
Setelah sebelumnya menggelar aksi damai pada 4 Juli 2025 di halaman Kantor Bupati Dogiyai, dari massa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Dogiyai kembali menyuarakan penolakan secara resmi dalam forum terbuka.
baca juga : IPMADO Gelar Aksi Damai Tolak Pemekaran Mapia Raya dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Dogiyai
Pada Sabtu, 19 Juli 2025, perwakilan solidaritas menyerahkan dokumen Aspirasi Penolakan DOB Mapia Raya secara langsung kepada DPRD Kabupaten Dogiyai dalam sebuah pertemuan yang digelar di Aula Gereja Katolik Idakebo, Distrik Kamuu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Yohanes Degei, yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan HAM. Dalam pantauan wartawan media ini, suasana pertemuan berlangsung terbuka, demokratis, dan penuh penghormatan terhadap hak berekspresi masyarakat.
“Hari ini saya menerima aspirasi dari Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai. Sebagai anggota DPRD, saya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi ini kepada pimpinan kami, hingga ke tingkat DPR Provinsi Papua Tengah dan bahkan DPR RI di Jakarta,” ujar Yohanes Degei dalam keterangannya, Minggu, (20/7/2025).
baca juga : IPMADO dan Masyarakat Dogiyai Gelar Demo Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia
Lebih lanjut, Degei menegaskan bahwa DPRD Dogiyai akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal dan menyampaikan aspirasi penolakan tersebut secara berjenjang. Ia memastikan bahwa suara rakyat tidak akan diabaikan dan proses ini akan dilaksanakan secara transparan.
“Pansus akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Kami akan berangkat ke tingkat provinsi dan pusat untuk membawa serta memperjuangkan aspirasi rakyat Dogiyai. Kami berkomitmen menjadi jembatan antara suara rakyat dan pengambil kebijakan di tingkat atas,” pungkas Degei.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai, Yulianus Tagi, secara tegas menyatakan bahwa wacana pemekaran DOB Mapia Raya tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sebaliknya, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.
“Kami hadir bukan untuk berkompromi. Kami adalah generasi muda yang peduli terhadap masa depan rakyat dan tanah kami. Pemekaran ini bukan solusi, melainkan ancaman terhadap lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat asli Dogiyai,” tegas Yulianus, mahasiswa asal Kota Studi Jayapura.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi internal dan publik lintas kota studi, dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dan pelajar asal Dogiyai menolak rencana DOB tersebut. Mereka menilai pemekaran lebih banyak ditunggangi oleh kepentingan elite daripada kebutuhan masyarakat luas.
“Kami meminta dengan tegas agar pemerintah daerah dan DPRD segera mencabut surat rekomendasi atau rencana pemekaran DOB Mapia Raya. Jika tidak, kami akan terus menggalang kekuatan moral dan intelektual untuk menjaga hak hidup rakyat dan kelestarian tanah adat kami,” tandasnya.
Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan bersifat temporer. Mereka akan terus mengawal proses ini hingga ke tingkat nasional demi memastikan bahwa suara rakyat tidak diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Mereka juga berharap agar pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh-tokoh masyarakat tetap berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, bukan kepentingan politik jangka pendek.
“Kami adalah anak-anak dari tanah ini. Kami punya hak untuk mempertahankan masa depan kami. Pemekaran yang tidak berpihak pada rakyat tidak boleh dibiarkan. Kami akan terus bersuara dan mengawal proses ini,” tutup Yulianus.
Dengan penyerahan aspirasi resmi ini, bola kini berada di tangan DPRD Dogiyai dan pemerintah daerah. Masyarakat berharap langkah konkret segera diambil demi menjaga keutuhan sosial dan ekologis Kabupaten Dogiyai. [*].
